Tak Gabung GAPKI? Perusahaan Sawit Terancam Tak Dapat PROPER Hijau

TRIBUNPALU.COM - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berkomitmen untuk memastikan bahwa para pelaku industri Kelapa Sawit mematuhi standar operasional yang ketat, transparan, dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menilai bahwa anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) telah menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, sehingga memungkinkan perusahaan-perusahaan ini mendapatkan pengakuan dari pemerintah.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah bertekad mendorong seluruh pelaku usaha sawit di Indonesia untuk menjadi bagian dari GAPKI.

Dengan begitu upaya penegakkan standar keberlanjutan melalui instrumen PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) akan lebih terstruktur dan massif.

Baca juga: BREKINGNEWS: Peluncuran Koperasi Merah Putih, Gubernur Sulteng Tegaskan Dukung Program Presiden

“Ke depan, kami akan mendorong agar setiap perusahaan sawit wajib menjadi anggota GAPKI. Karena untuk bisa mendapatkan PROPER hijau, salah satu syaratnya adalah tergabung dalam GAPKI. Ini penting untuk memastikan seluruh pelaku industri (kelapa sawit) tunduk pada standar operasional yang tinggi, transparan, dan berkelanjutan,” tegas Hanif, Sabtu (18/5/2025).

Adapun instruksi tersebut muncul setelah Menteri LH meninjau perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota GAPKI dalam menghadapi musim kemarau serta mencegah kebakaran lahan.

Hanif yang dalam 2 pekan terakhir gencar turun ke lapangan untuk memastikan sarana dan prasarana perusahaan, menyaksikan kemitraan antara GAPKI dengan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya menghasilkan kerja nyata.

Oleh sebab itu dia berharap kolaborasi ini dapat terus diperkuat, terlebih di provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Riau dan Kalimantan Barat.

Baca juga: BNNK Donggala Gelar Workshop Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba pada Keluarga di Desa Surumana

 Menurutnya kesiapan di tingkat daerah sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan karhutla secara nasional, mengingat kondisi geografis dan sebaran lahan yang begitu luas.

“Karenanya, menjadi penting untuk merekatkan hubungan yang sangat dinamis terutama dengan GAPKI dan seluruh stakeholder terkait,” tegas Hanif dalam agenda Konsolidasi Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Pengendalian Karhutla. 

Sekretaris Jenderal GAPKI M. Hadi Sugeng menyatakan seluruh perusahaan yang menjadi anggota GAPKI berkomitmen untuk menjalankan langkah-langkah konkret dalam menghadapi musim kemarau dan mitigasi Karhutla, termasuk di wilayah Kalimantan Barat.

Sebanyak 752 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI, lanjutnya, telah diwajibkan untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan memastikan seluruh sumber daya, personil dan peralatan agar selalu kondisi siap siaga.

Baca juga: Dari Tolitoli ke Tanah Suci, Perjalanan Iman Seorang Jemaah Tunanetra