Imelda Liliana Curhat ke Komisi V DPR RI Soal Lambatnya Perbaikan Jalan di Area Galian C Palu

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, mengeluhkan lambatnya progres perbaikan jalan nasional di jalur Palu–Donggala, terutama jalan yang biasa dilalui oleh kendaraan perusahaan Galian C.

Hal itu dipaparkan dalam kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, bersama sejumlah anggota Komisi V lainnya di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (19/6/2025).

Baca juga: Pemprov Sulteng Sampaikan Usulan Strategis Infrastruktur ke Komisi V DPR RI

"Kami minta penambang untuk diperbaiki jalan dengan rigit beton. Pekerjaannya sangat lambat," katanya saat rapat bersama di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis.

Dia menjelaskan Pemerintah Kota Palu dan pihak pengusaha telah menandatangani komitmen bersama sejak Februari 2024. Tetapi, pengerjaan baru berlangsung sekitar dua hingga tiga bulan terakhir. 

"Progresnya sangat lambat, padahal targetnya harus rampung Juli 2025," katanya menegaskan.

Menurutnya, meskipun jalan tersebut berstatus jalan nasional yang menjadi kewenangan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), masyarakat tetap menyampaikan keluhan langsung ke Pemkot Palu. 

Baca juga: Kunci Jawaban Bagaimana Anda sebagai Guru Memandang Pentingnya CASEL dalam Pembelajaran di Kelas?

Jalan nasional itu, dilalui kendaraan perusahaan dari area penambangan, menuju pelabuhan pengangkutan yang ada di sepanjang Teluk Palu. 

“Masyarakat tidak peduli itu jalan nasional atau bukan, yang mereka datangi tetap kami di pemerintah kota,” jelasnya.

Imelda juga menyoroti minimnya kontribusi perusahaan tambang dalam menjaga kenyamanan masyarakat sekitar. Bahkan, Pemkot menyarankan agar perusahaan membangun jalur khusus seperti conveyor belt, agar tidak membebani jalan umum.

Baca juga: Batal dengan Maia, Ahmad Dhani Akhirnya Sepelaminan Mulan Jameela di Acara Ngundu Mantu Al-Ghazali

"Kalau penambang tidak mau lewat jalan umum, harusnya mereka bangun conveyor sendiri. Tapi ini tidak dilakukan," keluhnya.

Kata Imelda, masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan tambang sangat terdampak oleh debu dan banyak yang mengeluhkan kondisi kesehatan. 

"Kami minta BPJN ikut mengawasi, karena saat ini baru beberapa perusahaan saja yang aktif mengerjakan,” harapnya.

Selain persoalan tambang pasir dan batuan, Imelda juga menyampaikan keluhan lain soal infrastruktur yang belum rampung, seperti jalan dua jalur menuju kawasan hunian tetap (huntap) Tondo dan Talise yang hingga kini baru terealisasi satu jalur.

Baca juga: Menko AHY Apresiasi Kinerja Kementerian ATR/BPN terkait Kepastian Hukum Tanah di Indonesia

“Untuk jalan ke huntap Tondo-Talise yang direncanakan dua jalur, sampai sekarang baru satu jalur yang selesai,” katanya.

Ia turut menyinggung kondisi Sungai Pondo di Kawatuna yang mengalami sedimentasi berat dan dikhawatirkan dapat mengancam permukiman warga. Sungai tersebut berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai.

“Sedimentasinya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini berdampak langsung ke warga di Kawatuna hingga ke atas di Poboya,” tutup Imelda.(*)