Deretan Alasan KPK Harus Periksa Bobby Nasution di Kasus Suap Proyek Jalan di Sumut

TRIBUNPALU.COM - KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek jalan Rp231 miliar yang menyeret Kepala Dinas PUPR, Topan Ginting.

Hingga Ketua MAKI, Boyamin Saiman, mendesak KPK segera memanggil Gubernur Sumut, Bobby Nasution, untuk diperiksa.

Boyamin Saiman mengatakan Jika tak dipanggil dalam dua pekan, Boyamin mengancam akan menggugat KPK ke pengadilan.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap Bobby tidak hanya penting secara hukum, tapi juga secara moral dan simbolik untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

“Memanggil Bobby Nasution dan mengembangkan kasus ini. Kalau tidak segera dipanggil dalam waktu dua minggu, saya gugat praperadilan,” tegas Boyamin.

Latar Belakang: OTT KPK dan Penetapan Lima Tersangka

KPK sebelumnya melakukan OTT terkait proyek pembangunan jalan yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.

Hasilnya, lima orang ditetapkan sebagai tersangka:

Rasuli Efendi Siregar (RES): Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut dan PPK

Heliyanto (HEL): PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut

M. Akhirun Efendi Siregar (KIR): Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG)

M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY): Direktur PT RN

Topan Obaja Putra Ginting (TOP): Kepala Dinas PUPR Sumut

Yang menarik perhatian adalah nama terakhir. Topan Obaja Putra Ginting baru dilantik sebagai Kadis PUPR Sumut oleh Bobby Nasution pada Februari 2025, dan sebelumnya juga pernah menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan saat Bobby menjabat Wali Kota.

4 Alasan Mengapa KPK Harus Periksa Bobby Nasution