Taruna Ikrar Tanggapi Kritik Nikita Mirzani soal BPOM Lindungi Mafia Skincare

Nikita sebelumnya secara terbuka menyebut BPOM tidak berguna dan meminta Presiden Prabowo Subianto membubarkannya karena dinilai gagal membasmi mafia.

Editor: Regina Goldie
canada-usblog.com
Ilustrasi Skincare - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Taruna Ikrar, akhirnya angkat bicara menanggapi kritik pedas yang dilontarkan artis Nikita Mirzani terhadap lembaganya.  

Nikita berdalih bahwa dirinya selama ini hanya ingin memberikan edukasi kepada publik terkait bahaya penggunaan produk kecantikan ilegal yang mengandung bahan berbahaya.

Namun niat tersebut, menurutnya, justru berujung pada pelaporan hukum oleh dr. Reza Gladys.

“Ke mana BPOM saat produk skincare berbahaya dijual bebas di e-commerce? Kenapa saya yang dipidanakan karena membongkar praktek tersebut? Bukankah seharusnya mereka (BPOM) yang lebih dulu bertindak?” ungkap Nikita di persidangan.

Ia bahkan menuduh ada kemungkinan BPOM dan aparat penegak hukum terlibat dalam melindungi mafia skincare yang bermain di balik industri kecantikan yang menggiurkan.

"Patut diduga, oknum BPOM atau aparat lain justru terlibat atau menutup mata terhadap praktik para mafia skincare seperti dr. Reza Gladys atau Attaubah Mufid," tudingnya.

 BPOM Tegaskan Komitmen: Kami Bertindak Setiap Hari

Menanggapi tudingan itu, Taruna Ikrar menegaskan bahwa BPOM bekerja setiap hari untuk menindak produk ilegal dan berbahaya.

Menurutnya, masyarakat seharusnya tidak hanya menilai dari satu atau dua kasus semata, tetapi melihat data dan tindakan nyata yang dilakukan BPOM selama ini.

“BPOM sudah melakukan ribuan penindakan setiap tahun. Kami membongkar jaringan skincare ilegal di berbagai kota, dari Makassar hingga Jakarta. Kami juga terus menerbitkan Nomor Izin Edar (NIE) untuk memastikan hanya produk yang aman yang bisa beredar,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kerja BPOM tidak bisa dinilai berdasarkan persepsi personal, apalagi dikaitkan dengan perkara hukum yang sedang berjalan.

“Perkara hukum yang sedang dihadapi seseorang tidak seharusnya dijadikan dasar untuk menyerang institusi negara. Jika ada dugaan pelanggaran, silakan laporkan melalui jalur resmi. Kami siap melakukan investigasi jika memang ada indikasi pelanggaran di lapangan,” ucap Taruna.

 Penegak Hukum Diminta Objektif

Dalam kasusnya, Nikita juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap aparat penegak hukum.

Ia merasa diperlakukan tidak adil oleh penyidik dan jaksa yang menanganinya. Ia menyebut bahwa dirinya dijadikan target karena vokal dalam menyuarakan isu kesehatan masyarakat.

“Ini sangat ironis. Saya perempuan biasa yang justru ingin menyuarakan bahaya produk skincare berbahaya, malah dijadikan tersangka. Di mana keadilan hukum di negeri ini?” kata Nikita dalam pernyataan emosionalnya.

Namun, aparat penegak hukum hingga kini tetap melanjutkan proses persidangan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved