Juliana Marins Tewas di Rinjani, DPR Serukan Evaluasi Sistem Evakuasi

TRIBUNPALU.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons serius isu internasional yang mencuat setelah Pemerintah Brasil menyatakan kemungkinan akan menggugat Indonesia atas kematian tragis seorang warga negaranya, Juliana Marins (26), saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Ia menegaskan pentingnya komitmen negara dalam menjamin keselamatan wisatawan, khususnya di destinasi alam yang penuh risiko.

Puan menyoroti bahwa insiden ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga menjadi ujian terhadap kredibilitas sektor pariwisata Indonesia di mata dunia.

Dalam pernyataan pers yang dirilis Jumat (4/7/2025), Puan menekankan bahwa keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar narasi promosi wisata.

“Keselamatan wisatawan, terlebih mereka yang datang dari luar negeri, bukanlah sekadar slogan atau materi kampanye pariwisata. Ini adalah tanggung jawab nyata negara, yang harus didukung oleh SDM profesional, fasilitas memadai, dan protokol keamanan yang ketat serta transparan,” ujar Puan.

Ancaman Gugatan Internasional Brasil

Pemerintah Brasil saat ini tengah menunggu hasil autopsi lanjutan terhadap jenazah Juliana Marins, yang tengah dilakukan oleh otoritas medis atas permintaan keluarga.

Jika terbukti adanya unsur kelalaian dalam sistem penyelamatan atau pengelolaan kawasan wisata, Brasil berencana membawa kasus ini ke ranah penyelidikan internasional.

Taisa Bittencourt, pengacara HAM dari Kantor Federal Pembela Publik Brasil (Federal Public Defender's Office/DPU), mengungkapkan bahwa keluarga korban menilai adanya kejanggalan dalam proses evakuasi yang memakan waktu hingga empat hari.

Hal ini menimbulkan dugaan bahwa lambannya respons tim penyelamat mungkin telah berkontribusi pada kematian Juliana.

“Jika hasil autopsi mengarah pada kelalaian, kami tidak segan membawa perkara ini ke forum internasional untuk meminta pertanggungjawaban dan keadilan,” tegas Bittencourt dalam pernyataan yang dikutip media Brasil.

Respons DPR dan Dorongan Evaluasi Menyeluruh

Menanggapi dinamika ini, Puan menyatakan bahwa DPR RI akan meminta pemerintah untuk segera merespons isu ini secara diplomatik dan administratif. Ia menekankan pentingnya langkah-langkah konkret untuk menjaga martabat negara di kancah internasional dan mencegah insiden serupa terulang di masa mendatang.

“Ini menyangkut reputasi Indonesia. Kami mendesak pemerintah, terutama kementerian terkait, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap SOP keselamatan di kawasan wisata alam,” jelas Puan.

Ia juga meminta agar pemerintah tidak bersikap defensif, tetapi terbuka dan akuntabel dalam menyampaikan fakta kepada publik, baik nasional maupun internasional.

“Keluarga korban dan publik internasional berhak mendapatkan penjelasan yang objektif dan transparan. Menutup-nutupi atau lambat merespons hanya akan memperburuk citra pariwisata kita di mata dunia,” tambahnya.