Bupati Morowali Utara dan Tojo Una una Teken Kesepakatan Batas Wilayah

TRIBUNPALU.COM - Penandatanganan dokumen berita acara kesepakatan penegasan batas daerah antara Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara akhirnya resmi dilakukan.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Kerja Bupati Morowlai Utara, di mana Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, dan Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi, secara langsung menandatangani dokumen penting tersebut, Senin (4/8/2025).

Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian Dalam Negeri terkait percepatan revisi Permendagri No. 9 Tahun 2015 tentang batas daerah antara kedua kabupaten di Sulawei Tengah.

Baca juga: Jamban Kurang Jadi Penyebab Masa Tanam Padi di Banggai Tak Serentak

Wilayah selama ini menjadi titik perhatian, yakni Kecamatan Soyojaya dan Mosalato, kini mendapatkan kejelasan status batas administratifnya.

Proses penyelesaian batas ini telah berlangsung sangat panjang, sekitar 10 tahun lamanya.

Bupati Morowali Utara mengungkapkan rasa syukurnya atas rampungnya proses ini.

Delis Julkarson Hehi menyebut bahwa kepastian hukum tentang batas wilayah akan memberikan rasa aman bagi masyarakat serta mempermudah berbagai hal, seperti proses perizinan dan pengembangan investasi.

Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, turut menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang antara kedua pemerintah daerah. Ia menilai bahwa kegelisahan masyarakat selama ini tentang batas wilayah kini telah mendapatkan jawaban yang pasti dan meyakinkan.

Baca juga: Muhidin Mohammad Said: 60 Persen Ekonomi Indonesia Digulirkan UMKM

Lebih lanjut, kedua kepala daerah juga sepakat untuk melanjutkan kerja sama pembangunan, salah satunya dengan membuka akses jalan penghubung antara Desa Kasiala di wilayah Tojo Una-Una dan Desa Menyoe di Morowali Utara. 

Akses ini diyakini akan memudahkan masyarakat serta mendukung roda perekonomian di wilayah perbatasan.

Penegasan batas wilayah ini tidak hanya mencatatkan sejarah penting bagi kedua daerah, namun juga menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga keharmonisan dan mempercepat pembangunan dan kepastian hukum di Provinsi Sulawesi Tengah. (*)