Angka Stunting Naik, Bupati Buol Soroti Kurangnya Sinergi Antar Dinas

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah Kabupaten Buol menggelar Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini ( Pokja PAUD ) sebagai langkah awal konsolidasi lintas sektor dalam penanganan PAUD secara holistik integratif. 

Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Buol dan dipimpin langsung oleh Bupati Buol, H Risharyudi Triwibowo.

Dalam arahannya, Bupati Risharyudi menegaskan pentingnya pemetaan jumlah anak usia PAUD di seluruh desa dan kecamatan sebagai langkah awal revitalisasi pendidikan anak usia dini.

H Risharyudi Triwibowo menekankan perlunya pendekatan terintegrasi antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk menangani persoalan PAUD yang juga berkorelasi erat dengan angka stunting.

Baca juga: Bupati Buol Resmikan Pembangunan BLK Buol Hebat, Bukti Nyata 100 Hari Kerja

H Risharyudi Triwibowo juga menyampaikan kekhawatiran terhadap meningkatnya angka stunting di Kabupaten Buol berdasarkan data terbaru dari Provinsi Sulawesi Tengah, meskipun intervensi anggaran untuk penanganannya telah cukup besar.

“Hasil update dari provinsi, (angka) stunting kita makin naik bukan makin turun. Padahal dana untuk intervensi stunting besar. Berarti ada kendala, entah karena dinas jalan masing-masing atau bagaimana. Kita cari permasalahannya. Saya yakin dan percaya jika masalah paud ini bisa kita tuntuskan bisa juga stunting kita menurun” ungkap Bupati.

Bupati juga mengatakan di sisa tahun 2025 agar dilakukan percepatan penurunan stunting.

Baca juga: Pemkab Buol Tegaskan Komitmen Antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK

“Saya ingin di sisa tahun 2025 ini kita lakukan percepatan, buat contingency plan yang realistis dan target yang jelas,” pintanya.

Rapat ini sekaligus menjadi wadah konsolidasi awal seluruh pemangku kepentingan, di mana Asisten III Setda Buol, Lani Irawati, menekankan bahwa pelaksanaan PAUD holistik integratif memerlukan sinergi dari berbagai sektor.

“Leading sector PAUD ada di Dinas Pendidikan, namun pelaksanaannya harus terkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas P2KB-P3A, Pemerintah Desa, dan TP PKK. Kadang kita lupa bagaimana menyatukan strategi dan metodologi agar bisa berjalan terpadu,” jelasnya.

Baca juga: PB HMI Menilai Amnesti untuk Hasto dan Abolisi untuk Tom Lembong Sah Secara Konstitusional

Bupati Buol menegaskan bahwa Pemda akan segera menggelar rapat lanjutan secara sektoral untuk menggali lebih dalam persoalan dan potensi solusi dari tiap dinas. 

“Saya harap angka stunting di Buol menjadi angka stunting terendah di Sulteng, bukan tertinggi lagi. Minimal masuk tiga besar stunting terendah” tegasnya.

Rapat ini menandai komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Buol
untuk menjadikan isu PAUD dan stunting sebagai prioritas pembangunan sumber daya manusia yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Rapat koordinasi ini juga turut dihadiri oleh: Zakia Mahmud, Moh. Rizal Naukoko, Asmayudin Gontjing, Sumiati, Zubaeda Rasyid, Asruddin, Wahida,, dan Isharyadi Baculu. (*)