Gubernur Sulteng Kukuhkan Tim KAWAN SOSPOL untuk Cegah Konflik Sosial

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Bakesbangpol) resmi mengukuhkan Tim Kolaborasi Pencegahan Konflik dan Penguatan Ketahanan Sosial Politik (KAWAN SOSPOL).

Kegiatan ini berlangsung diruang kerja gubernur, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi antar elemen masyarakat guna menjaga stabilitas sosial politik di wilayah Sulawesi Tengah.

Baca juga: Pemerintah Serius Bangun Jaringan di Sigi, BTS Siap Beroperasi

Pembentukan tim ini diharapkan KAWAN SOSPOL menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah potensi konflik sosial di masyarakat, serta mendorong penguatan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan ketahanan politik secara inklusif.

Kepala Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Arfan menyampaikan bahwa kehadiran KAWAN SOSPOL menjadi langkah strategis dalam mendorong pembangunan yang aman dan kondusif.

“Tim ini menjadi mitra penting pemerintah dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah dinamika politik dan keberagaman masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Arfan.

Kepala Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Arfan yang juga sebagai Project Leader, menyampaikan bahwa pembentukan KAWAN SOSPOL merupakan hasil dari proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh LAN RI.

Baca juga: Luwuk Banggai Ramaikan Lomba Gerak Jalan Tingkat SD, Ini Rutenya

Ia menekankan bahwa tim ini adalah mitra penting pemerintah dalam mendorong terciptanya suasana aman, tertib, dan kondusif di tengah dinamika politik serta keberagaman masyarakat.

Tugas utama KAWAN SOSPOL antara lain memperkuat peran strategis dalam memfasilitasi koordinasi lintas sektor untuk menjaga ketahanan sosial politik, menjadi wadah kerja sama yang terstruktur dan responsif dalam mencegah konflik serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap fungsi pemerintah, serta merumuskan dan melaksanakan kegiatan yang mengidentifikasi potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di wilayah Sulawesi Tengah. (*)