Rahmawati Romy Sandi Agung Resmi Jabat Ketua DWP Kota Palu

TRIBUNPALU.COM, PALU – Rahmawati Romy Sandi Agung resmi menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Palu periode 2024–2029, menggantikan Novayanti Imran yang telah menyelesaikan masa tugasnya untuk periode 2019–2024.

Prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) tersebut digelar di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Jl Balai Kota, kelurahan Tnamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

Sertijab itu dihadiri Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin bertindak sebagai Penasehat DWP Kota Palu.

Baca juga: Sinopsis Film The Conjuring: Last Rites, Penyelidikan Paling Kontroversial Ed dan Lorraine Warren

Imelda menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Ketua serta pengurus DWP sebelumnya dalam mendukung berbagai program Pemerintah Kota Palu, terutama dalam pemberdayaan perempuan dan penguatan peran keluarga.

“Pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan menjadi pondasi kuat bagi keberlanjutan program DWP ke depan,” ujar Imelda.

Kepada ketua baru, Rahmawati Romy Sandi Agung, Imelda mengucapkan selamat dan menegaskan bahwa jabatan ini merupakan amanah besar untuk melanjutkan kiprah DWP yang tidak hanya mendampingi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga berperan nyata dalam pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.

Ia mendorong DWP agar menghadirkan program-program yang menyentuh langsung masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi kreatif, literasi digital, penanganan stunting, hingga isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baca juga: 4 Calon Sekda Banggai Lolos Seleksi Administrasi, Besok Tes Kompetensi

Tak hanya itu, Imelda juga menekankan pentingnya DWP mengambil peran dalam mendukung program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan koperasi dan UMKM di lingkungan DWP.

“Banyak istri ASN yang bukan ASN, mereka harus dibina agar memiliki kemandirian ekonomi. Kalau ada yang bisa bikin kue, kita bantu dorong masuk koperasi. Ini bisa jadi pemasok bahan MBG,” jelasnya.

Acara Sertijab berlangsung khidmat dengan dihadiri jajaran pengurus DWP Kota Palu, para istri ASN, serta perwakilan perangkat daerah.

Rahmawati Romy Sandi Agung berkomitmen melanjutkan estafet kepemimpinan dengan semangat kolaboratif dan inovatif demi kemajuan DWP Kota Palu.

Sejarah DWP :

Sejarah Dharma Wanita Persatuan (DWP) tidak bisa dilepaskan dari peran organisasi ini dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Organisasi ini mengalami perubahan mendasar dari waktu ke waktu, terutama setelah era Reformasi.

Masa Orde Baru (1974-1998)

Tanggal Pendirian: Organisasi ini didirikan pada 5 Agustus 1974 dengan nama Dharma Wanita. 

Pendiriannya diprakarsai oleh Ibu Negara saat itu, Ibu Tien Soeharto, dan diketuai oleh Ketua Dewan Pembina KORPRI, Amir Machmud.

Keanggotaan: Pada masa ini, keanggotaan Dharma Wanita mencakup istri Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI yang dikaryakan, dan pegawai BUMN.

Sifat Organisasi: Dharma Wanita pada masa ini sangat erat kaitannya dengan pemerintah dan dianggap sebagai bagian dari struktur kekuasaan Orde Baru.

Masa Reformasi (1998-sekarang)

Pada era Reformasi tahun 1998, terjadi perubahan besar dalam tatanan politik dan sosial di Indonesia, termasuk bagi Dharma Wanita. 

Organisasi ini memutuskan untuk melakukan reformasi internal dan melepaskan diri dari pengaruh politik pemerintah.

Perubahan mendasar ini dikukuhkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 6-7 Desember 1999. Beberapa hasil penting dari Munaslub tersebut adalah:

Perubahan Nama: Nama organisasi berubah dari "Dharma Wanita" menjadi "Dharma Wanita Persatuan" (DWP).

Penambahan kata "Persatuan" disesuaikan dengan nama Kabinet Persatuan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Perubahan Anggota: Istilah "Istri Pegawai Republik Indonesia" diganti menjadi "Istri Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia" (Istri ASN).

Organisasi Non-Politik: DWP menegaskan diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat non-partisan, independen, dan demokratis. 

Tujuannya berfokus pada bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.

Dengan perubahan ini, DWP bertransformasi menjadi organisasi yang mandiri, tidak lagi menjadi alat politik pemerintah, dan lebih berorientasi pada pemberdayaan anggotanya serta kontribusi positif bagi masyarakat.(*)