Cegah Aksi Premanisme, Hadianto Rasyid Minta Seluruh SPBU di Palu Dijaga Polisi

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fadhila

TRIBUNPALU.COM, PALU - Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menghadiri pertemuan membahas kesepakatan terkait permasalahan yang ada pada Persatuan dump Truck Pasigala (PDTP) Sulawesi Tengah.

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Setda Kantor Wali Kota Palu, Jl Balai Kota Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Selasa (9/1/2024) siang.

Dalam pertemuan itu turut perwakilan dari Hiswana Migas, Pertamina, perwakilan SPBU se Kota Palu, Kapolresta Palu, AKBP Barliansyah, Ketua DPRD Kota Armin dan perwakilan PDTP Sulteng.

Adapun hasil pertemuan tersebut dari kesepakatan bersama yakni Hadianto Rasyid meminta pengemudi harus memperlihatkan Surat Tanda Nonmor Kendaraan (STNK) saat mengisi BBM bersubsidi di SPBU dalam wilayah Kota Palu.

Baca juga: Buntut Demo Sopir Truk, Wali Kota Palu Minta Pengendara Perlihatkan STNK saat Isi BBM

Hadianto Rasyid menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah kota terkait pembatasan penyaluran bahan bakar solar yang dilakukan oleh beberapa SPBU yang berada di tengah kota.

“Surat edaran yang saya keluarkan mempunyai pertimbangan terkait upaya menjaga kondusivitas yang ada, karena ini sudah menjadi keresahan masyarakat baik rumah ataupun pelaku usaha komplain terkait ini sudah berjalan cukup lama,” ucap Hadianto.

Ia mengatakan harus merespon terkait aduan masyarakat dengan adanya sejumlah usaha tertutupi oleh truck yang mengantre di SPBU.

“Saya sebagai wali kota harus merespons setiap aduan masyarakat, pastinya kebijakan ini sudah pasti menimbulkan pro dan kontra. Tetapi harus di pahami setiap pihak bahwa kita ini bukan tinggal sendiri di Kota ini, kalau kita cuka tinggal sendiri silahkan,” katanya.

Menurutnya, kondisi ini menyebabkan ketidaknyamanan warga kota yang terganggu dengan antrean truk yang cukup panjang.

Ia menjelaskan mulai sekarang setiap SPBU yang ada di Kota Palu harus dijaga oleh pihak kepolisian.

“Kalau ada SPBU yang tidak mau di jaga saya akan minta untuk tidak dilayani oleh Pertamina. Karena kuota pertamina itu hak saya dan juga SPBU harus di jaga oleh polres, itu komitmen pertama, agar tak ada premanisme,” jelas Hadianto.

“Saya yakin kalau ini bagus tidak ada lagi yang mengantre. Saya yakin itu. Cuman untuk mengantisipasi awal sampai kita melihat ini betul-betul berjalan dengan efektif,” lanjut ketua Partai Hanura itu. (*)