Baca tanpa iklan
TRIBUNPALU.COM - Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, mengungkapkan ada kemungkinan Pogram makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Prabowo-Gibran akan memanfaatkan bahan pangan Impor.
Bahan pangan yang mungkin diImpor meliputi beras dan susu.
Sarwo Edhy menjelaskan bahwa hal ini bisa terjadi jika produksi pangan di Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Pogram makan bergizi gratis .
"Jika berkaitan dengan Pogram makan bergizi gratis, secara logika, jika produksi dalam negeri kurang, kemungkinan besar akan dilakukan Impor," ujar Sarwo Edhy.
Sarwo Edhy menilai bahwa dalam proses Impor, masih ada beberapa aspek dan jumlah perlu dihitung lebih rinci.
Baca juga: Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Sulteng Lakukan 42 Edukasi Sepanjang 2024
"Jumlah pastinya belum ditentukan karena masih dalam tahap perhitungan berapa banyak yang akan disalurkan. Apakah mencakup TK, SD, SMP, SMA, atau hanya SD dan SMP. Tentunya, ini akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dari pemerintah," tambah Sarwo Edhy.
Sarwo Edhy juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terkait Pogram makan bergizi gratis ini.
Namun, sampai saat ini belum ada undangan lebih lanjut dari tim gugus tugas untuk membahas program ini lebih mendalam.
Sebelumnya, disebutkan bahwa program Makan Bergizi gratis berpotensi menimbulkan Impor pangan dalam jumlah besar dan dapat mengancam ketahanan pangan Indonesia.
Direktur Eksekutif Next Policy, Grady Nagara menilai bahwa ketahanan pangan Indonesia masih lemah.
Baca juga: Rusdy Mastura dan Cita-Cita Olahraga Sulawesi Tengah, Dari Keberhasilan PON V ke Popda 2024
"Ketergantungan kita pada komoditas seperti beras, daging, dan susu yang masih diImpor menjadi tantangan. Untuk menyasar 82,9 juta penerima manfaat, dibutuhkan 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton daging ayam, 500 ribu ton daging sapi, dan 4 juta kiloliter susu per tahun," ungkap Grady Nagara.
Grady Nagara menambahkan, potensi Impor besar-besaran bisa terjadi jika kebijakan tidak mempertimbangkan diversifikasi pangan.
Sebagai contoh, di Brasil, anggaran Makan Bergizi siang gratis mewajibkan 30 persen pasokan berasal dari petani lokal.
"Kita tampaknya tidak menuju ke arah itu. Potensi Impor yang besar justru dapat merugikan petani lokal yang banyak tidak memiliki lahan sendiri," kata Grady Nagara.
Selain itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 329,9 miliar untuk tahun 2025, menurun sebesar 25,45 persen dibandingkan pagu reguler tahun 2024.
Baca juga: Dirjen Pajak Apresiasi Kontribusi Besar PLN pada Negara usai Setor Pajak Hingga Rp52,39 Triliun
Sarwo Edhy mencurigai bahwa penurunan anggaran ini terkait dengan persiapan program Makan Bergizi bergizi gratis pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Penurunan anggaran ini tidak hanya dialami oleh Bapanas, tetapi juga kementerian dan lembaga lainnya.
"Penurunan anggaran ini bukan hanya dialami Bapanas, tetapi hampir semua kementerian dan lembaga juga mengalami hal yang sama," ujar Sarwo Edhy.
"Mungkin ini adalah bagian dari persiapan untuk Pogram makan bergizi gratis yang akan dijalankan oleh Presiden yang baru," tambah Sarwo Edhy.
Sarwo Edhy juga menunjukkan bahwa anggaran Kementerian Pertanian menurun dari Rp 14 triliun menjadi Rp 8 triliun, dengan penurunan signifikan sebesar Rp 6 triliun.
Untuk anggaran sebesar Rp 329,9 miliar di tahun 2025, Bapanas telah merencanakan alokasinya untuk beberapa program. Program pertama adalah untuk ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp 212,8 miliar, yang meliputi pemantapan pasokan dan stabilisasi harga pangan di Deputi I sebesar Rp 87,9 miliar.
Baca juga: 45 Paskibraka Kabupaten Donggala 2024 untuk HUT RI 2024 Mulai Jalani Diklat
Program berikutnya adalah pengendalian kerawanan pangan dan gizi serta pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi di Deputi II dengan anggaran Rp 56,8 miliar.
Selain itu, ada juga pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan di Deputi III dengan alokasi Rp 68,1 miliar.
Program Dukungan Manajemen di Sekretariat Utama memiliki anggaran Rp 117,1 miliar, terdiri dari gaji dan operasional perkantoran sebesar Rp 79,1 miliar, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya sebesar Rp 38 miliar.
"Kami juga telah mengajukan tambahan anggaran bantuan pangan untuk cadangan pangan kepada pemerintah sekitar Rp 20,2 triliun," tutup Sarwo Edhy. (*)
Artikel ini telah tayang di TribunNews