Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Anggota DPD-RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menggelar pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura, dalam rangka reses pada Rabu (8/1/2025). 

Pertemuan itu berlangsung di ruang kerja Gubernur, Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Kedatangan Abcandra, yang juga menjabat Wakil Ketua MPR-RI periode 2024-2029, disambut hangat oleh Gubernur Rusdi Mastura beserta jajaran di ruang kerja gubernur.

Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis, termasuk RUU Daerah Kepulauan, percepatan pembentukan Komando Daerah Militer (KODAM) di Sulteng, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), keselamatan bertransportasi, pengadaan CASN, dan penguatan otonomi daerah.

Baca juga: Wakil Ketua MPR RI Bahas Kesiapan Program MBG Saat Bertemu Gubernur Sulteng

Dalam kesempatan itu, Abcandra menegaskan komitmennya untuk mengawal program pemerintah pusat di daerah. 

“Saya berharap bisa menyerap aspirasi masyarakat di dapil dan memperjuangkannya di tingkat nasional,” ujarnya.

Gubernur Rusdi Mastura menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap DPD-RI lebih vokal dalam memperjuangkan kepentingan daerah. 

Ia menyoroti kebijakan otonomi daerah yang dinilainya masih setengah hati.

“Banyak kewenangan daerah yang justru dicabut dan dialihkan ke pusat. Contohnya, pemerintah provinsi tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pengadaan pupuk demi membantu petani,” ungkapnya.

Rusdi menambahkan bahwa keterbatasan kewenangan ini menghambat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. 

Ia juga memperingatkan potensi ancaman terhadap keutuhan NKRI jika kebijakan otonomi daerah tidak diperkuat sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

“Anak-anakku yang muda harus berani memperjuangkan ini demi masa depan Indonesia,” tegas Rusdi.

Sejumlah program prioritas turut disampaikan oleh perangkat daerah dalam pertemuan tersebut. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Moh Arief Latjuba, mengusulkan agar Sulteng masuk dalam RUU Daerah Kepulauan, mengingat wilayahnya terdiri atas 1.571 pulau dengan luas lautan lebih besar dari daratan.