Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido, secara resmi membuka kegiatan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digelar Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Sulawesi Tengah di Jodjokodi Convention Center (JCC), Kamis (7/8/2025).

Dalam sambutannya, Reny menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai strategis untuk mendorong penguatan peran BPD dalam pembangunan desa. 

Ia juga mengucapkan selamat kepada ketua, pengurus, dan seluruh anggota PABPDSI Sulteng periode 2025–2030 yang baru saja dilantik.

“Amanah kepemimpinan ini merupakan tanggung jawab besar dan mulia. Semoga dapat membawa perubahan positif serta kemajuan signifikan bagi masyarakat desa di Sulawesi Tengah,” ujarnya di hadapan ratusan peserta.

Menurut Reny, BPD memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. 

Karena itu, peningkatan kapasitas anggota BPD sangat vital agar mampu memahami kebijakan publik, perencanaan pembangunan, dan menjawab kebutuhan lokal secara tepat sasaran.

Kegiatan Temu Raya BPD se-Sulteng ini disebut sebagai momentum strategis memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kemampuan tata kelola desa. 

Forum tersebut menjadi wadah bertukar gagasan serta solusi inovatif dalam pengembangan potensi desa, peningkatan layanan publik, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Baca juga: Gubernur Sulteng dan DKI Jakarta Kolaborasi, Buka Pasar untuk Produk Pertanian-Perikanan

“BPD bukan hanya perpanjangan suara rakyat, tetapi juga agen perubahan yang mampu menghadirkan desa mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Reny turut mengaitkan semangat tersebut dengan visi Pemprov Sulteng yang tertuang dalam program Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan. 

Visi itu diwujudkan melalui sembilan program unggulan, yakni Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Makmur, Berani Berkah, dan Berani Berintegritas, dengan menempatkan pembangunan desa sebagai prioritas utama.

Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara BPD dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan partisipatif dan inklusif, sehingga setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Sementara itu, Deputi Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal, Mulyadin Malik, menyampaikan bahwa BPD merupakan aktor utama dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai prinsip tata kelola yang baik. 

Ia juga menyinggung program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Merah Putih, yang bertujuan memberdayakan ekonomi desa dari bawah.