Reshuffle Perdana Prabowo: 5 Menteri Lengser Termasuk Sri Mulyani

TRIBUNPALU.COM - Presiden Prabowo Subianto melakukan Reshuffle terhadap lima kementerian dalam Kabinet Merah Putih.

Langkah ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/9/2025).

Perombakan kabinet tersebut menyasar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Baca juga: Anak-anak TK dan PAUD Parigi Tampil Kreatif dengan Kostum Daur Ulang di Lomba Hari Anak Nasional

Dua kementerian lain yang juga mengalami pergantian pimpinan adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop) serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Selain reshuffle lima kementerian, Presiden Prabowo juga membentuk satu kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah.

Kementerian ini dibentuk untuk menangani secara khusus urusan jemaah haji dan umrah Indonesia yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun.

Namun, Prasetyo belum mengungkap nama-nama menteri baru yang akan mengisi posisi tersebut.

Ia hanya menyampaikan bahwa pelantikan para menteri akan dilakukan pada Senin sore di Istana Negara, Jakarta.

"Enam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian baru dan lima mengalami perubahan pejabat. Maka sore ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara," ujar Prasetyo melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Terapkan Denda Kambing untuk Knalpot Brong, Dirlantas Puji Warga Talise Valangguni

Reshuffle ini merupakan langkah awal yang menandai arah baru pemerintahan Prabowo dalam memperkuat efektivitas kerja kabinet.

Belum ada keterangan resmi apakah menteri-menteri yang diganti akan mendapat penugasan baru atau tidak.

Namun, sejumlah nama disebut-sebut berpotensi mengisi posisi strategis tersebut, termasuk tokoh profesional dan purnawirawan TNI.

Reshuffle ini juga menjadi perhatian publik karena melibatkan menteri-menteri penting seperti Menteri Keuangan dan Menko Polhukam.

Presiden Prabowo sebelumnya telah menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri akan dilakukan secara berkala.

Baca juga: Gubernur Sulteng Hadiri First Cut Proyek Investasi Vale di Bahodopi Blok 1

Langkah perombakan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja kabinet serta mempercepat program prioritas nasional.

Kabinet Merah Putih sendiri merupakan nama resmi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto sejak dilantik pada Oktober 2024.

Jika merujuk pada pernyataan Prasetyo, maka lima menteri yang bakal kena reshuffle yaitu:

- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan

- Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani

- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding

- Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi

- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo

Sementara, kementerian baru yaitu Kementerian Haji dan Umrah diisukan akan dijabat oleh Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan.

Adapun sebelumnya Gus Irfan memang sudah didapuk menjadi Kepala Badan Haji dan Umrah sejak pertama kali dilantik Prabowo pada 20 Oktober 2024 lalu.

Setelah itu, dirinya pun diisukan akan menjadi menteri setelah lembaga haji dan umrah tersebut dijadikan kementerian.

Adapun perubahan nomenklatur itu sudah dituangkan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang telah disepakati oleh Komisi VIII DPR dan pemerintah pada 26 Agustus 2025 lalu.

Pasca disahkannya revisi tersebut, dukungan muncul terhadap Gus Irfan untuk menjadi Menteri Haji dan Umrah.

Salah satunya dari Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid.

Tak cuma Gus Irfan, dukungan juga disampaikan terhadap Dahnil Anzar yang menjabat sebagai Wakil Kepala BP Haji untuk menjadi wamen.

"Tentu kita dukung agar mereka berdua (Gus Irfan dan Dahnil) dilantik Presiden menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji, dengan harapan terwujudnya keinginan umat agar penyelenggaraan haji ke depan menjadi lebih baik, lebih profesional, dan tidak mengulangi masalah seperti pada penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya."

"Dan tentu juga agar dapat memenuhi harapan Presiden Prabowo dengan dihadirkannya Kementerian Haji yang terpisah dari Kementerian Agama,” ujarnya, dikutip dari laman MPR, Senin sore.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com