Mahfud MD Ngaku Ditawari Kursi Menko Polkam Sebelum Pelantikan, Tolak karena Etika Politik

Mahfud MD mengungkapkan saat itu dirinya tidak menjawab tawaran dari jenderal senior itu.

Editor: Lisna Ali
Tribunnews.com / Ibriza
Mahfud MD mengaku sempat ditawari kembali menjabat sebagai Menko Polkam di kabinet Prabowo Subianto.  

TRIBUNPALU.COM - Mahfud MD, membuat pengakuan mengejutkan.

Ia mengaku sempat ditawari kembali menjabat sebagai Menko Polkam di kabinet Prabowo Subianto

Tawaran itu datang dari seorang jenderal senior yang menghubunginya.

Hubungan itu terjadi sehari sebelum pelantikan sejumlah nama untuk posisi di Kabinet Merah Putih.

Pelantikan itu sendiri digelar pada Senin (8/9/2025).

Mahfud MD menyinggung standar etik yang dipegangnya.

Menurutnya, posisi Menko Polhukam seharusnya diduduki oleh nama yang sudah berjuang.

Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk memenangkan Prabowo pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Mahfud MD mengungkapkan saat itu dirinya tidak menjawab tawaran dari jenderal senior itu.

"Saya kan dulu sudah menyatakan komitmen, standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik," ujar Mahfud.

"Saya kan tidak," imbuhnya dalam kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).

Baca juga: Sigi Dorong Pengembangan Kakao dengan 1,5 Juta Bibit dari Pemerintah

Mahfud merupakan lawan politiknya.

Ia menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar Pranowo.

Oleh karena itu, Mahfud MD tidak menjawab tawaran jenderal senior itu.

"Yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak," jelasnya.

"Sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya ndak mungkin apa namanya 'saya ingin masuk ke situ' tidak etis," tegas Mahfud.

Mahfud hanya memberikan jawaban yang mengambang.

Ia merasa tidak enak menolak tawaran tersebut.

Jika menolak, kata Mahfud, dirinya akan dicap sombong.

Tetapi bila menerima dianggap tidak tahu diri.

Ia mengaku ditanya hal yang sama saat menjadi narasumber di podcast Leon Hartono dan Deny Sumargo.

"Saya bilang saya gak tahu jawabannya karena tidak ada yang menawari," tuturnya.

Mahfud MD mengakui banyak menerima telepon dari awak media mengenai rumor menjabat sebagai Menkopolkam.

Mahfud pun mengaku akan menjawab kepada pihak yang berwenang.

Malam sebelum pelantikan, jenderal senior itu menelepon Mahfud.

"Malam menjelang pelantikan (menteri), menjelang pengumuman reshuffle, 'Pak Mahfud di mana?' 'saya di Yogya'. 'Ke sini (Jakarta)' katanya oleh sang jenderal,".

Mahfud akhirnya bertemu secara langsung.

Pertemuan itu terjadi pada Selasa (9/9/2025).

Pada pertemuan itu ia ditawari kursi Menko Polkam.

Baca juga: Kursi Menko Polhukam Masih Kosong: Mahfud MD Menguat, 7 Nama Disebut-sebut, Siapa Saja?

"Dia bilang begini, 'Pak Mahfud, ini Menkopolkam perlu orang yang bisa menjembatani TNI dan Polri dan diskusi-diskusi kami kecenderungannya ke Pak Mahfud'," imbuh Mahfud MD menirukan ucapan jenderal senior.

Mahfud MD mengatakan dirinya tetap bisa mengabdi kepada bangsa negara meskipun berada di luar pemerintahan.

Selain itu, Mahfud MD menuturkan bahwa pernyataan dirinya tetap menjadi rujukan meski ada di luar pemerintah.

"Nah, oleh sebab itu terpikir juga oleh saya daripada cuma ngomong doang di luar berilah warna sedikit itu terpikir tapi pada waktu itu belum diputuskan. Saya tidak akan menyampaikan ini sebelum berdiskusi dengan yang akan mengangkat saya mau disuruh apa. Kemampuan saya hanya ini. Kan mau saya begitu gitu," jelas Mahfud MD.

 "Kalau saya tidak bisa melakukan itu ya saya gak usah kan gitu maunya selesai ya saya gak gak menjawab sampai akhirnya ada pelantikan. Nah itu aja kalau ceritanya saya ditawari itu benar benar adanya," imbuh Mahfud MD.

Sebagai informasi, Prabowo resmi mencopot Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam di Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).

Akhirnya pada Rabu (17/9/2025), Prabowo menunjuk dan melantik nama Djamari Chaniago untuk menjabat sebagai Menko Polkam.

Profil Djamari Chaniago

Djamari Chaniago bukanlah sosok asing di kancah militer dan politik Indonesia. 

Ia adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan rekam jejak yang panjang.

Jenderal bintang tiga ini dikenal memiliki pengalaman luas, terutama dalam memimpin kesatuan-kesatuan strategis di lingkungan TNI.

Djamari lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia memulai karier militernya setelah lulus dari Akademi Militer (AKABRI) pada tahun 1971.

Sejak saat itu, ia mengabdikan dirinya selama lebih dari tiga dekade di satuan Infanteri, khususnya di jajaran Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Selama karier militernya, Djamari menduduki berbagai posisi komando yang penting.

Baca juga: Bapenda Apresiasi Warung Makan Kooperatif Dukung Kebijakan Pajak Baru

Ia pernah dipercaya sebagai Komandan Yonif Linud 330/Tri Dharma dan Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat. Posisi-posisi ini membentuknya menjadi seorang pemimpin yang matang dan berpengalaman.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Prabowo Hari Ini, Mahfud MD Diisukan Isi Kursi Menko Polkam

Puncak kariernya di dunia kemiliteran ditandai dengan jabatannya sebagai Panglima Kodam III/Siliwangi pada 1997-1998.

Tidak lama setelah itu, ia dipercaya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada periode 1998-1999, sebuah posisi yang sangat strategis dalam struktur TNI.

Sebelum memasuki masa purnawirawan pada tahun 2004, Djamari juga menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI.

Pengalamannya yang luas di berbagai level komando membuatnya sangat familiar dengan isu-isu politik dan keamanan, baik di dalam maupun luar negeri.

Di masa transisi politik Indonesia, Djamari Chaniago juga turut berkontribusi di ranah legislatif. Ia sempat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mewakili Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat (1997–1998) dan Fraksi ABRI (1998–1999). Kehadirannya di parlemen memberikan perspektif militer dalam perumusan kebijakan nasional.

Setelah pensiun dari dunia militer, Djamari tidak lantas berdiam diri.

Ia tetap aktif dalam kegiatan sipil, salah satunya dengan menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang. Aktivitasnya ini menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dan berkontribusi di luar lingkungan militer.

Djamari Chaniago juga dikenal sebagai sosok yang peduli pada lingkungan sosial.

Ia pernah terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk memimpin komunitas motor besar (moge) di Sumatera Barat. Keterlibatannya ini menunjukkan sisi lain dari seorang jenderal yang humanis dan dekat dengan masyarakat.

Sebagai bentuk pengakuan atas pengabdiannya, Djamari telah menerima berbagai penghargaan dan tanda kehormatan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Beberapa di antaranya adalah Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, serta medali dari PBB dan Malaysia.

Orang kepercayaan Wiranto

Dikutip dari Kompas TV, Djamari pernah disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Jenderan TNI, Wiranto. Karena kedekatan itu, Djamari bisa menduduki jabatan sebagai Pangkostrad dalam waktu singkat.

Hal ini terjadi pada 1998 ketika Letjen TNI Jonny Lumintang menjabat sebagai Pangkostrad. Kala itu, Jonny baru menjabat sebagai Pangkostrad selama 17 jam.

Namun, jabatan itu tiba-tiba diberikan kepada Djamari. Selama menjadi Pangkostrad, Djamari dipercaya meredam situasi yang saat itu tengah memanas usai turunnya Presiden Soeharto pada 1998.

Ketua Klub Moge Pengeroyok 2 Angota TNI di Bukittinggi Sumbar

Djamari Chaniago pernah menjadi sorotan pada 2020 silam.

Saat itu klub motor gede (moge) yang ia pimpin terlibat mengeroyokan dua orang anggota TNI.

Diketahui, dua anggota TNI itu berinisial Serda MIS dan Serda MY bertugas di Satuan Intel Kodim 0304/Agam, Sumatera Barat ( Sumbar ).

Adapun peristiwa itu terjadi di Simpang Tarok, Bukittinggi, Sumatera Barat, Jumat (30/10/2020).

Dalam video itu, tampak terlihat korban didorong hingga tersungkur.

Belakangan, dua orang anggota motor gede alias moge yang diduga mengeroyok dua anggota TNI di Bukittinggi, Sumbar, ditetapkan tersangka.

Kini, dua orang pengendara moge tersebut telah mendekam di dalam sel tahanan Mapolres Bukittinggi.

Nama Letjen (Purn) Djamari Chaniago ikut menjadi viral dalam kasus ini.

Mantan Panglima Kostrad tersebut berada dalam rombongan pengendara motor Harley Davidson yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap dua orang anggota TNI yang sedang melakukan tugasnya.

Ia diketahui memimpin Harley Davidson Owner Grup Siliwangi Bandung Chapter Indonesia.

Djamari dan rombongannya hendak touring ke Sabang, Aceh.

Sepatu dan helm anggota klub Harley Davidson Owner Grup (HOG) Siliwangi Bandung, Jawa Barat, menjadi barang bukti dalam kasus pengeroyokan dua anggota TNI dari Kodim 0304/Agam, Sumatera Barat.

Sementara dua tersangka dari anggota klub itu, MS (49) dan B (18) sudah ditetapkan sebagai tersangka.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved