Prabowo Ancam Usut Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Kalau Brengsek, Saya Usut Kau

TRIBUNPALU.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerima teguran keras dari atasannya di partai sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto, melontarkan peringatan saat memberikan pidato dalam acara akad massal 26.000 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung status Dedi Mulyadi sebagai kepala daerah yang berafiliasi dengan Partai Gerindra.

Prabowo mengakui bahwa Dedi Mulyadi memiliki pengaruh yang sangat besar di wilayah Jawa Barat, khususnya di daerah asalnya, Purwakarta.

Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedekatan dan status partai tidak akan menjadi jaminan atau perlindungan jika sang Gubernur menyimpang.

"Gubernur Jawa Barat kebetulan Gerindra. Tapi kalau brengsek saya usut kau," ujar Presiden Prabowo.

Pernyataan keras ini langsung disambut riuh tepuk tangan dan tawa dari peserta acara.

Meski demikian, Prabowo menutup peringatan itu dengan sebuah kalimat optimisme.

"Tapi saya yakin kau tidak brengsek," jelas Prabowo.

Momen itu juga, Prabowo menekankan pentingnya kepemimpinan yang bersih dan akuntabel di semua tingkatan pemerintahan.

Ia turut menyuarakan pentingnya politik yang dewasa dan demokrasi yang santun pasca-pemilu.

“Politik kita harus politik yang dewasa. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, penuh persaudaraan. Berbeda partai nggak ada masalah,” tegasnya.

Baca juga: Vonis Tanpa Terdakwa, Kuasa Hukum Razman Nasution Akan Gugat Hakim PN Jakut ke MA

Presiden juga menyerukan agar para pemimpin meninggalkan praktik politik lama yang sudah tidak relevan di Indonesia modern.

Ia menyebut pandangan politik yang masih menggunakan paradigma tahun 40-an atau 50-an adalah paradigma perang ideologi.

"Sekarang kita sudah sepakat ideologi kita ya Pancasila,” tegasnya, menandakan bahwa isu ideologi seharusnya tidak lagi memecah belah elit.

Menurut Prabowo, rakyat Indonesia sudah cerdas dan tidak lagi menginginkan pemimpin yang saling berseteru atau menyimpan dendam.

“Rakyat kita tidak suka pemimpin yang penuh dendam. Politik bersaing, tapi setelah itu kita harus kerja sama untuk rakyat,” katanya.

Sebagai contoh nyata dari kerja sama lintas partai, Prabowo menunjuk Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

“Gubernur DKI partai lain nggak ada masalah, saya bisa kerja sama sama Pramono Anung," ungkapnya.

"Kalau beliau nggak mau kerja sama, beliau sendiri rugi, rakyatnya malah sama beliau,” pungkas Prabowo.

Baca juga: Contoh Studi Kasus Pendidikan Profesi Guru PPG 2025 UKPPPG: Masalah Penilaian, Minimal 350 Kata

Sosok Dedi Mulyadi

Di sisi lain, Dedi Mulyadi sendiri dikenal sebagai figur politik yang sangat populer di media sosial. Akun Instagram-nya memiliki lebih dari 3 juta pengikut, akun TikTok-nya menembus 5 juta pengikut, dan kanal YouTube-nya memiliki 8.39 juta subscriber.

Dedi Mulyadi, lahir di Subang pada 11 April 1971.

Dedi Mulyadi rutin menampilkan gaya kepemimpinan populis-visual melalui konten yang merekam interaksi langsung dengan warga, seperti membantu pedagang kaki lima atau warga di pelosok desa.

Namun, pendekatan personal yang kuat ini sering menuai kritik dari pengamat yang mengingatkan bahwa popularitas visual harus diimbangi dengan transparansi kebijakan dan sistem pemerintahan yang kuat. 

Dedi Mulyadi memiliki perjalanan karier politik yang panjang, dimulai dari aktivitas di organisasi kemahasiswaan hingga menduduki jabatan tertinggi di Jawa Barat.

Baca juga: Kamaluddin Gantikan Delfi Adri Jadi Kepala Pelatih Persipal Palu

Diketahui, Dedi Mulyadi menyelesaikan studi hukum di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta (lulus 1999). 

Selama kuliah, ia aktif di organisasi kemahasiswaan dan menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta (1994).

Ia memulai karier politik formalnya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta pada periode 1999–2003.

Kariernya di Purwakarta sangat dominan, di mana ia menjabat selama tiga periode berturut-turut di posisi eksekutif, diantaranya:

• Wakil Bupati Purwakarta (2003–2008): Ia menjabat sebagai Wakil Bupati pada usia 32 tahun, menjadikannya salah satu wakil bupati termuda saat itu.
• Bupati Purwakarta (2008–2018): Dedi Mulyadi menjabat sebagai bupati selama dua periode penuh. Masa jabatannya ini menonjolkan pendekatan kepemimpinan berbasis budaya lokal (Sunda), humanis, dan menghasilkan berbagai kebijakan unik yang membuatnya sangat populer.

Setelah masa jabatannya sebagai bupati berakhir:

Dedi Mulyadi terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI 2019–2023, dari daerah pemilihan Jawa Barat VII, bertugas di Komisi VI dan berasal dari Partai Golkar. Ia meraih suara yang signifikan di dapilnya.

Pada Mei 2023, Dedi Mulyadi resmi mengundurkan diri dari Partai Golkar dan bergabung dengan Partai Gerindra, di mana ia kini menjabat sebagai kader senior.

Puncak karier eksekutifnya adalah ketika ia terpilih dan dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025–2030, melanjutkan kiprah politiknya di tingkat provinsi.(*)

Artikel telah tayang di TribunJatim.com