Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Komitmen Bangun Sistem Meritokrasi di BPN

TRIBUNPALU.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berkomitmen penuh untuk membangun sistem meritokrasi dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Sistem meritokrasi adalah sistem di mana penempatan atau kenaikan posisi, kekuasaan, dan pengaruh didasarkan pada prestasi, kemampuan, dan bakat individu, bukan pada kekayaan, koneksi keluarga, atau kelas sosial.

Ia menilai pengelolaan SDM yang berjalan selama ini belum sepenuhnya terukur dan terintegrasi dalam kebijakan.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Rabu (10/12/2025) malam.

“Saya mengedepankan sistem meritokrasi dengan roda organisasi yang terus bergerak. Semua diukur dari objektivitas kinerja dan jalur yang jelas,” tegas Menteri Nusron.

Baca juga: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Dorong Sertipikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah Digratiskan

Jamin Masa Depan Pegawai

Sistem meritokrasi ini dirancang untuk memberikan kepastian karier bagi pegawai Kementerian ATR/BPN. Dengan adanya kepastian, seluruh jajaran diharapkan memiliki target, tujuan, dan kemauan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya.

Menteri Nusron menekankan bahwa kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh jaminan masa depan pegawai. “Pelayanan publik akan baik, kalau sistem di kantornya itu mampu menjamin masa depan pegawainya. Supaya Bapak dan Ibu sekalian punya mimpi, punya target, tahu sampai di mana jalan kariernya,” tuturnya.

Ia berharap penerapan sistem meritokrasi dapat menciptakan iklim kerja yang sehat, adil, dan profesional, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalteng, Fitriyani Hasibuan, melaporkan kinerja layanan pertanahan di Kalteng sepanjang tahun 2025. Tercatat, Kanwil BPN Kalteng telah menangani 76.562 berkas, dengan rata-rata 6.380 berkas per bulan, tersebar di 15 satuan kerja.

Capaian ini turut menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp32,6 miliar.

Fitriyani Hasibuan optimis, dengan semangat profesionalisme dan penguatan sistem kerja yang tertata, seluruh target kinerja tahun 2025 dapat tercapai.(*)