Menteri Nusron Targetkan Berkas Pertanahan 2025 Rampung pada Kuartal I 2026

TRIBUNPALU.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan seluruh jajaran untuk merampungkan berkas layanan pertanahan tahun 2025 paling lambat pada kuartal I (Q1) tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan saat memimpin kegiatan Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Selasa (6/1/2026).

Menteri Nusron meminta jajarannya mengelompokkan berkas berdasarkan tahun pengajuan guna memastikan proses penyelesaian berjalan terukur.

Baca juga: Rayakan Natal di Kementerian ATR/BPN, Nusron Wahid Serahkan 14 Sertipikat Rumah Ibadah

Selain itu, ia memperkenalkan pola baru dalam evaluasi durasi pelayanan untuk memperketat pemantauan di setiap Kantor Pertanahan (Kantah).

"Kita buat pola baru, dilaporkan per bulan tapi dievaluasi per tiga bulan. Jadi dalam satu kuartal terpantau berapa lama durasi pelayanan di kantor pertanahan tersebut," ujar Nusron Wahid.

Senada dengan hal itu, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara tim front office dan back office.

Ia meminta Kepala Kantor Pertanahan dan jajaran struktural untuk melakukan pengawasan ketat agar tidak ada penundaan berkas yang telah dinyatakan lengkap di loket.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Percepat Pengadaan Tanah Huntap Korban Bencana di Sumatera

Asnaedi juga mendorong adanya standarisasi pengetahuan bagi seluruh staf layanan agar kendala teknis tidak menghambat proses sertifikasi tanah masyarakat.

“Terkait ini, diperkuat manager loketnya. Jika sudah lengkap dari loket, jangan di-delay besoknya baru sampai back office. Lalu juga pak kakan, pak kasi untuk rajin-rajin memberikan informasi ke teman-teman untuk menyamakan standarisasi pengetahuan terkait ini, agar tidak menghambat pelayanan,” ujar Asnaedi.

Kegiatan pembinaan ini dihadiri oleh para Kepala Kantor Pertanahan dari wilayah Bogor, Depok, Cianjur, hingga Sukabumi, serta didampingi oleh sejumlah pejabat eselon I dan II Kementerian ATR/BPN.(*)