ATR/BPN Mulai Susun Program 2027, Sekjen Dalu Agung Tekankan Sinkronisasi Pusat dan Daerah

TRIBUNPALU.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi memulai penyusunan rencana kerja jangka panjang melalui kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027 dan Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja) di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan efektivitas perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil, serta menjaga konsistensi program antara pemerintah pusat dan daerah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa meskipun saat ini masih awal tahun 2026, sinkronisasi untuk tahun 2027 harus dilakukan segera guna menghindari perencanaan yang bersifat formalitas semata.

"Penyusunan perencanaan oleh setiap satuan kerja (satker) harus dilakukan secara efektif dan efisien, mulai dari penganggaran hingga evaluasi, sehingga menjadi arahan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan," ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka acara secara daring.

Dalam laporannya, Dalu menyampaikan capaian positif realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 yang mencapai 95,26 persen.

Baca juga: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Dengar Langsung Masalah Pertanahan di Jawa Barat

Kendati demikian, ia memberikan catatan khusus agar pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terus diperkuat agar lebih optimal di masa mendatang.

Terkait tahun berjalan, Kementerian ATR/BPN mengelola pagu anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp9,49 triliun.

Namun, akibat adanya kebijakan blokir anggaran sebesar Rp564 miliar, pagu efektif yang dapat digunakan tercatat sebesar Rp8,93 triliun, dengan target PNBP sebesar Rp3,24 triliun.

Untuk proyeksi Tahun 2027, Kementerian ATR/BPN merencanakan target pendapatan sebesar Rp3,285 triliun.

Angka ini didominasi oleh layanan regional yang mencapai kontribusi 99,7 persen.

Hingga 9 Januari 2026, data input dari daerah telah mencatat angka Rp2,956 triliun.

Baca juga: Bupati Donggala Tinjau Lokasi Banjir, Instruksikan Penanganan Cepat dan Bangun Jembatan Darurat

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menambahkan bahwa fokus utama pada tahun 2026 adalah penguatan mitigasi risiko.

Ia mengakui keterbatasan waktu dan akurasi perhitungan awal pada periode sebelumnya menjadi tantangan yang harus segera dievaluasi.

“Keterbatasan waktu dan belum optimalnya perhitungan sejak awal menjadi tantangan yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, pada Tahun 2026 kami akan memulai dengan penguatan mitigasi risiko,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya secara daring, serta diikuti secara luring oleh para Kepala Bagian Program dari seluruh Direktorat Jenderal dan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia.(*)