Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan pada Kamis 19 Februari 2026

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 H/2026 M jatuh pada Kamis (19/22026).

Penetapan ini didasarkan pada keputusan Sidang Isbat (penetapan) 1 Ramadan 2026 yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026).

"Disepakati 1 Ramadan 1447 H jatuh pada 19 Februari 2026,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadan 1447 H, Selasa (17/2/2026) petang.

Menag mengatakan sidang menyepakati keputusan tersebut karena dua hal. 

"Kita telah mendengar paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag ,  " ungkap Menag. 

Melalui musyawarah di Sidang Isbat, pemerintah mengumpulkan laporan hisab (perhitungan astronomi) dan hasil rukyat (observasi hilal) dari berbagai titik pengamatan.

Baca juga: 7 Masjid di Banggai Gelar Salat Tarawih Ramadan 2026 Malam Ini

Sidang Isbat merupakan forum yang digelar Pemerintah untuk menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah ini dilakukan sejak 1950-an, sidang ini diadakan sebagai upaya negara ruang musyawarah berbagai ormas Islam dalam penentuan awal bulan Hijriah.

Rangkaian sidang isbat diawali dengan seminar posisi hilal pada pukul 16.30 WIB. Hadir, para pakar astronomi dan ahli falak.

Sidang Isbat dilaksanakan secara tertutup pada pukul 18.30 WIB, sedangkan hasilnya diumumkan melalui konferensi pers sekitar pukul 19.05 WIB.

Sidang Isbat diantaranya dihadiri perwakilan duta besar negara sahabat, Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta para ahli dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Selain itu, hadir pula akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), perwakilan planetarium, anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, pakar falak dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, serta pimpinan ormas Islam dan pondok pesantren.

Baca juga: Hasil Pemantauan Hilal di Sulteng, 1 Ramadan 1447 H Diperkirakan 19 Februari 2026

Menteri Agama menjelaskan, perbedaan metode antara ormas Islam merupakan bagian dari khazanah fikih yang telah lama dikenal.

Muhammadiyah, misalnya, dulu menggunakan hisab sebagai penentu utama dan rukyat sebagai konfirmasi.

Sementara ormas Islam lainnya menjadikan rukyat sebagai dasar utama dengan dukungan hisab.

“Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah tentunya perlu konfirmasi secara langsung dengan melihat posisi hilal dan diputuskan melalui sidang isbat,” tegasnya.

Tahun ini, pemantauan hilal dilakukan di 96 titik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari ikhtiar ilmiah dan syar’i.