Wali Kota Palu Akui Minim Sosialisasi Soal Kenaikan PBB-P2

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU - Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengakui minimnya dalam sosialisasi terkait kenaikan Pajak.

Seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang memicu aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat Kota Palu.

Hal itu ia sampaikan saat menemui massa aksi demo jilid II di halaman DPRD Sulteng, Senin (1/9/2025). 

Aksi berlangsung dalam suasana rintik hujan dengan pengamanan ketat aparat Polresta Palu dan jajaran Polda Sulteng.

Hadianto menegaskan nilai PBB yang sebelumnya ramai dipersoalkan sudah dibatalkan.

Baca juga: Wali Kota Palu Tegaskan Tak Ada Niat Menyusahkan Masyarakat Soal Kenaikan Pajak

Menurutnya, kenaikan hingga 1000 persen tidak berlaku merata, melainkan pada zona tertentu.

“Nilai PBB yang kemarin sudah saya batalkan. Sebagai informasi, yang dibilang 1000 persen itu tidak semua karena ada zona-zona,” kata Hadianto.

Ia mencontohkan adanya lahan yang dulunya berstatus hutan kemudian berubah menjadi bernilai ekonomi. 

Hal itu, lanjutnya, justru bagian dari perlindungan pemerintah terhadap masyarakat.

“Kemarin yang kena lahan yang dulunya hutan kemudian berubah nilai ekonominya. Maka kemudian itu bentuk perlindungan sesungguhnya pemerintah kepada masyarakat supaya masyarakat itu tidak dipermainkan terkait NJOP mereka,” jelasnya.

Baca juga: Gempa 5,0 SR Guncang Parigi Moutong, Sekolah Pulangkan Siswa

Menurut Hadianto, jika tidak ada pengaturan, maka nilai tanah bisa ditekan semaunya oleh pihak lain. 

“Kalau tidak begitu, semaunya maunya tekan nilai tanah kita punya masyarakat,” tegasnya.