Pemkot Palu Latih Bendahara Pengeluaran Menggunakan Aplikasi Coretax

TRIBUNPALU.COM, PALU – Pemerintah Kota Palu menyelenggarakan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Coretax bagi bendahara pengeluaran di lingkungan Pemkot Palu, Rabu (12/11/2025), di Hotel Best Western Coco Palu, Jl Basuki Rahmat, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.

Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Irmayanti Pettalolo mewakili Wali Kota Palu dan diikuti bendahara dari berbagai perangkat daerah.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan pajak dan keuangan berbasis digital.

Baca juga: Resmi Cerai, Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf Sepakat Asuh Anak Bersama

Irmayanti Pettalolo menjelaskan sistem digital seperti Coretax memudahkan pencatatan, pelaporan, dan pemungutan pajak, sekaligus meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Irmayanti menekankan tiga fokus utama pelatihan:

Penguasaan Teknis – Bendahara diharapkan mampu mengoperasikan Coretax mulai dari input data, verifikasi, hingga pelaporan dengan tepat.

Kepatuhan dan Akuntabilitas – Sistem digital harus diikuti komitmen terhadap aturan dan standar pengelolaan keuangan yang transparan dan akurat.

Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan – Peserta diminta aktif berdiskusi, bertukar pengalaman, serta mendokumentasikan praktik baik dan tantangan.

Baca juga: Wali Kota Palu Lepas Tim SSB Kaili Putra Pengawu ke Turnamen Sepak Bola Nasional

Irmayanti juga menekankan bahwa pelatihan intensif dan pendampingan teknis akan membantu aparatur beradaptasi dengan teknologi baru, serta menegaskan pentingnya sumber daya manusia yang terlatih dan kolaboratif.

“Pelatihan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kompetensi teknis dan profesionalisme, serta mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel,” ungkap Irmayanti.

Baca juga: Hari Ini Roy Suryo dan Dua Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Diperiksa

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Palu mendorong digitalisasi pelayanan publik dan optimalisasi penerimaan daerah.(*)