Anggota DPRD Palu M Sultan Amin Badawi Minta Keterbukaan Hasil Kasus Honorer Siluman

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRD Kota Palu, M Sultan Amin Badawi, meminta keterbukaan dan transparansi dari dinas terkait mengenai penanganan kasus dugaan tenaga honorer siluman di Pemkot Palu.
• Sultan menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPRD Kota Palu, yang digelar pada Kamis (19/2/2026), untuk meminta penjelasan resmi terkait perkembangan kasus honorer siluman.
• Sultan menekankan bahwa keterbukaan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU - Anggota DPRD Kota Palu, M Sultan Amin Badawi, meminta adanya keterbukaan dan transparansi dari dinas terkait mengenai hasil penanganan kasus dugaan tenaga honorer siluman di lingkungan Pemerintah Kota Palu.

Permintaan tersebut disampaikan Sultan saat rapat paripurna DPRD Kota Palu di Ruang Sidang Utama, Jl Moh Hatta, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kamis (19/2/2026).

Ia menyampaikan interupsi kepada pimpinan rapat agar persoalan honorer siluman dibuka secara terang kepada publik.

Rapat paripurna DPRD Kota Palu tersebut mengagendakan laporan masa reses pimpinan dan anggota DPRD Kota Palu masa persidangan caturwulan III tahun sidang 2025.

Baca juga: Daftar OPD Pemkab Banggai Dipimpin Plt Setelah Rotasi Eselon II

Selain itu, rapat juga membahas penyampaian hasil telaahan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD oleh Badan Anggaran untuk disetujui sebagai Pokir DPRD Kota Palu, serta pembentukan panitia khusus (Pansus) atas permasalahan operasional tambang galian di Kelurahan Watusampu dan Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palu, Rico AT Djanggola.

Dalam interupsinya, Sultan menegaskan bahwa DPRD perlu mendapatkan penjelasan resmi terkait perkembangan penanganan kasus honorer siluman yang sempat mencuat pada akhir tahun 2025 lalu.

“Kami meminta agar hasil penelusuran dan penanganan kasus honorer siluman ini dibuka secara transparan. Jangan sampai persoalan ini mengendap tanpa kejelasan, karena menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujar Sultan Amin Badawi di hadapan peserta rapat.

Baca juga: Pasar Ramadan Donggala Dipusatkan di Jalan Kemakmuran, Lapak Pedagang Ditata Lebih Tertib

Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, sekaligus memastikan bahwa proses penataan tenaga honorer di lingkungan Pemkot Palu berjalan sesuai aturan.

“Jika memang ada temuan, sampaikan apa adanya,” tambahnya.

Sebagai informasi, kasus dugaan honorer siluman sebelumnya mencuat di lingkungan Pemerintah Kota Palu dan menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan sejumlah instansi teknis.(*)