TOPIK
DPRD Palu
-
Undang-undang Pokok Agraria sudah mengatur kewajiban pemegang HGB, dan jika tidak dipenuhi, seharusnya tidak bisa diperpanjang.
-
Alfian menyebut bahwa pihaknya telah berulang kali berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu terkait masalah ini.
-
Ketua DPRD Kota Palu mengakui bahwa selama masa persidangan Caturwulan II terdapat dinamika yang tak terhindarkan
-
RDP dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Palu, Rico A.T. Djanghola, bersama anggota Komisi C.
-
Legislator tiga periode dari Dapil Palu Selatan–Tatanga itu menyebut kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi partai.
-
Alfian Chaniago adalah anggota DPRD Kota Palu dari Komisi C DPRD Palu.
-
Ia juga mengungkapkan, seringkali ada anggota dewan tidak hadir dalam rapat karena melayani masyarakat di luar.
-
Sekretaris PC IMM Palu, Moh Naim Muttaqin, menilai dana sebesar itu seharusnya bisa diarahkan ke program beasiswa.
-
Laporan Panitia Khusus (Pansus) I terkait pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025.
-
Persoalan itu mencuat lantaran jumlah tenaga kebersihan berkurang akibat aturan padat karya.
-
Ketua Komisi C DRPD Palu, Abdurahim Nasar Al Amri pimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palu.
-
Diketahui bahwa Komisi C merupakan Bidang prasarana wilayah yang meliputi pekerjaan umum, perhubungan.
-
Yang dimana selama 5 bulan beroperasi, belum memberikan dampak signifikan kepada masyarakat.
-
Yang dimana dalam pengoperasiannnya, membutuhkan dana sebanyak Rp.1,8 Miliyar dalam 1 bulan.
-
Ima mengatakan, selain oknum membuang sampah sembarangan, para petugas kebersihan (padat karya) juga melakukan hal yang sama.
-
Diketahui Kelurahan Talise merupakan wilayah Daerah pemilihan (Dapil) I yaitu Palu Timur - Mantikulore.
-
Menurut Nanang, NIB merupakan salah satu syarat utama bantuan untuk masyarakat pelaku usaha.
-
Diketahui sengketa lahan yang melibatkan masyarakat Kelurahan Tondo dan PT Lembah Palu Nagaya telah bergulir sejak tahun 1993.
-
Dale mempertanyakan terkait Bantuan Pangan yang tidak dapat lagi diterima oleh warga.
-
Selain itu, hadir pula Sekretaris Dewan, perwakilan dari Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palu.
-
Dalam forum reses tersebut, warga mengeluhkan harga beras yang kini menyentuh angka Rp18 ribu per kilogram.
-
Menurutnya, kesadaran membayar kewajiban daerah bisa menjadi kekuatan fiskal bagi Kota Palu.
-
Rustia Tompo yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Palu Utara dan Tawaeli ini merupakan legislator dari Fraksi Partai Hanura.
-
Warga menyampaikan bahwa jalan di lorong tersebut sudah lama rusak berlubang dan sering menyulitkan aktivitas harian.
-
Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara besaran retribusi yang dibebankan kepada masyarakat dengan kualitas layanan.
-
Ia juga mengungkapkan, selama ini telah membuat tempat Sampah sendiri dengan biaya pribadi.
-
Zet Pakan menambahkan bahwa sesuai ketentuan, anggota DPRD Kota Palu diberikan mandat untuk menggelar enam kali pertemuan dalam setiap masa reses.
-
Salah seorang warga mengungkapkan bahwa lokasi lampu penerangan di kompleks UMKM tidak strategis sehingga menyebabkan area tersebut minim cahaya.
-
Kelurahan Lolu Utara diketahui merupakan salah satu wilayah di Daerah Pemilihan (Dapil) I DPRD Kota Palu yang meliputi Kecamatan Palu Timur.
-
Permintaan itu ia sampaikan pada reses atau yang biasa disebut penjaringan aspirasi masyarakat dilaksanakan pada Caturwulan II masa persidangan 2025.
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
