Gandeng Andri Aan, Lisa Mariana Jalani Pemeriksaan di Bareskrim soal Kasus Pencemaran Nama Baik

TRIBUNPALU.COM - Selebgram Lisa Mariana menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik politisi Ridwan Kamil, di Bareskrim Polri, Kamis (11/9/2025).

Sebelumnya, Lisa Mariana sempat tidak hadir pada panggilan pertama pada Selasa (9/9/2025) dengan alasan sakit dan hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya, Johnboy Nababan.

Namun, kini Lisa Mariana hadir dan terlihat menggandeng erat TikToker sekaligus pengusaha muda, Andri Aan, hingga masuk ke gedung Bareskrim.

Kepada awak media, Lisa Mariana mengaku sangat siap menjalani pemeriksaan hari ini.

Ia berjanji akan bersikap kooperatif.

"Sangat siap dong, pokoknya sangat siap lah ya dan akan menjawab sekooperatif mungkin. Pokoknya nanti di-update habis ini ya," katanya.

Ketika ditanya soal rencana tes DNA ulang, Lisa Mariana hanya menjawab singkat namun memberikan petunjuk.

"Second opinion, ya," tutur mantan model majalah dewasa tersebut.

Sementara itu, Johnboy Nababan, kuasa hukum Lisa, membenarkan bahwa kliennya kini dalam keadaan sehat dan siap menjalani pemeriksaan.

"Hari ini, kami memenuhi panggilan dari Siber Bareskrim yang tertunda kemarin karena Lisa berhalangan hadir karena sakit ya," ucap dia.

Baca juga: Identitas Andri Aan, Pria yang Dikabarkan Dekat dengan Lisa Mariana, Seleb Tiktok dan Pengusaha

Ia juga berharap pemeriksaan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

"Sekarang ya Puji Tuhan sekarang udah bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk memberi keterangan permasalahan laporan dari pak RK pencemaran nama baik," sambungnya.

Duduk Perkara

Laporan Ridwan Kamil ini mencuat setelah Lisa Mariana mengunggah konten yang diduga berisi tuduhan dan pencemaran nama baik terhadap dirinya di media sosial.

Lisa Mariana sebelumnya angkat suara di media sosial dan mengklaim dirinya memiliki anak dari ayah dua anak itu. 

Selain di Bareskrim Polri, proses hukum pun berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. 

Lisa Mariana diketahui menggugat Ridwan Kamil atas hak identitas anaknya buntut dugaan perselingkuhan. 

Bahkan Lisa Mariana meminta hakim PN Bandung untuk mengabulkan tes DNA agar Ridwan Kamil mengakui soal status anaknya.

Selain hak identitas anak, Lisa turut menggugat Ridwan Kamil senilai belasan miliar.

Rinciannya Rp6,6 miliar untuk kerugian materiil dan Rp10 miliar untuk kerugian immateril.

Namun, Ridwan Kamil menggugat balik Lisa Mariana dengan tuntutan ganti rugi senilai Rp105 miliar.

Tuntutan ini terdiri dari Rp5 miliar untuk ganti rugi materiil yang meliputi biaya proses hukum, pengobatan psikis, kehilangan pendapatan akibat terganggunya pekerjaan, hingga kerugian lain yang ditimbulkan narasi yang dianggap fitnah dan merusak.

Pria yang juga berprofesi sebagai arsitek itu, juga telah memberikan klarifikasi setelah namanya ramai dikait-kaitkan dengan Lisa.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, politikus berusia 53 tahun itu membantah seluruh pernyataan sang mantan model.

Dalam kasus itu, Lisa Mariana bisa terancam 12 tahun penjara karena kasus tersebut. 

Baca juga: Lima Fraksi DPRD Banggai Soroti Rendahnya Serapan Belanja Daerah

Sebab Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU ITE yang mengatur tentang larangan membuat, mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik atau dokumen elektronik memiliki ancaman pidana hingga 12 tahun atau denda maksimal Rp12 miliar.

Kemudian dimuat situs Mahkamah Agung Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2016 berisi tentang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal itu memiliki ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp750 juta. 

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)". tulis situs Mahkamah Agung. 

Kemudian Pasal 48 ayat (1) UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016) mengatur tentang larangan dan sanksi terhadap perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik secara sengaja, tanpa hak, atau melawan hukum. 

Bunyi Pasal 48 ayat (1) UU ITE yakni "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (*)

Artikel telah tayang di WartaKota