Akademisi Untad Soroti Kebijakan Pemkot Soal PBB : Perlu Data Dan Kajian Mendalam

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Guru besar Kebijakan publik Fisip dan Koordinator Program Doktor ilmu Sosial Pascasarjana Universitas tadulako, Prof Slamet Riadi Cante menilai kebijakan pemerintah Kota Palu dalam menaikkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) perlu pengkajian kembali.

Menurutnya, kebijakan itu harus didasari oleh data serta kajian mendalam.

"Isu terkait kebijakan Pemerintah Kota Palu tentang kenaikan PBB perlu pengkajian yang lebih mendalam dan didasari oleh data, sehingga tidak memberatkan masyarakat," kata Slamet Riyadi kepada TribunPalu.com, kamis (28/8/2025).

Guru besar Untad itu juga menjelaskan bahwa kenaikan pajak itu tidak melihat momentum yang tepat.

Baca juga: Sekolah Pemikiran Perempuan dan Festival Sastra Banggai Hadirkan Kelas Budaya Tuli

Yang dimana saat ini kondisi ekonomi masyarakat Kota Palu masih dalam tingkat yang rendah.

"Meskipun disadari bahwa kebijakan tersebut dalam kerangka peningkatan PAD, yang pada akhirnya digunakan untuk kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Hanya saja momentumnya yang terkesan belum begitu tepat," ucapnya.

"Kenapa, karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini  relatif mengalami kesulitan," lanjutnya.

Meski begitu, Slamet Riyadi juga berharap agar pemerintah dapat memberi ruang kepada investor (pemodal) untuk berinvestasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memberikan peluang lapangan kerja.

"Kita berharap agar investor dapat lebih diberi ruang kemudahan untuk berinvestasi agar pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja dapat mengalami peningkatan," ucap Guru Besar Untad itu.(*)