Ahmad Sahroni Dicopot dari Komisi III DPR Setelah Ucapannya Viral

TRIBUNPALU.COM - Fraksi Partai NasDem melakukan rotasi posisi di internal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. 

Salah satu perubahannya adalah pencopotan Ahmad Sahroni dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR RI. 

Posisi tersebut kini diisi oleh Rusdi Masse Mappasessu, anggota DPR dari Komisi I.

Perubahan ini tertuang dalam surat resmi Fraksi NasDem yang ditandatangani Ketua Fraksi Viktor Bungtilu Laiskodat dan Sekretaris Fraksi Ahmad Sahroni sendiri.

Surat tersebut telah disampaikan kepada Ketua DPR RI pada Jumat (29/8/2025).

Baca juga: Bupati Parimo Tegaskan Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg Wajib Patuh HET, Pelanggar Akan Ditutup

Dengan pergantian ini, Ahmad Sahroni akan bertugas di Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, hubungan luar negeri, komunikasi, dan intelijen.

Sementara Rusdi Masse menggantikan posisi Sahroni di Komisi III, yang fokus pada hukum, HAM, dan keamanan.

“Benar,” kata seorang politisi NasDem yang tidak ingin disebutkan namanya saat dikonfirmasi.

Fraksi NasDem menyebut rotasi ini sebagai bagian dari penyegaran struktur dan konsolidasi internal untuk memperkuat agenda politik restorasi yang selama ini mereka dorong.

Viktor Laiskodat menegaskan bahwa setiap kader harus ditempatkan sesuai kapasitas terbaiknya agar bisa maksimal melayani rakyat.

Baca juga: Kebakaran SD 2 Inpres Mangkio Banggai, Api Diduga dari Gudang

Namun, rotasi ini terjadi di tengah sorotan terhadap Ahmad Sahroni yang sempat menjadi perbincangan publik usai melontarkan pernyataan kontroversial.

Dalam kunjungan kerja ke Polda Sumatera Utara pada Jumat (22/8/2025),

Statment Viral Sahroni 

Sahroni menyebut warganet yang mengampanyekan pembubaran DPR sebagai “orang tertolol sedunia”.

“Mental orang seperti itu adalah mental tertolol sedunia. Catat ya, orang yang bilang bubarin DPR itu orang tolol sedunia,” ucap Sahroni saat itu.

Pernyataannya menuai reaksi negatif dari masyarakat. Banyak yang menganggap komentar tersebut arogan dan merendahkan aspirasi publik.

Respons keras pun berdatangan di media sosial, terutama di akun Instagram Sahroni yang dibanjiri kritik netizen.

Baca juga: Alia Idrus Serap Aspirasi Warga Sigi, Infrastruktur hingga Pertanian Jadi Keluhan Utama

Meski Sahroni mengaku DPR terbuka terhadap kritik, ia menilai seruan pembubaran lembaga legislatif tidak logis dan tidak berdasar.

Namun, gaya penyampaiannya dianggap sejumlah pihak kurang bijak dan tidak mencerminkan etika pejabat publik.

Komisi III DPR RI 

Komisi III DPR RI adalah salah satu komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menangani bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan.

Komisi ini memiliki peran penting dalam proses legislasi, pengawasan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, serta penyerapan aspirasi masyarakat terkait isu-isu hukum dan HAM.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi III bekerja sama dengan sejumlah mitra kerja strategis seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komnas HAM, PPATK, LPSK, BNN, hingga BNPT.

Baca juga: Hadiri Launching Era Baru KUR, BI Komitmen Hadirkan Kemudahan Dalam Sistem Pembayaran Antar Negara

Melalui kerja sama ini, Komisi III menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut bekerja sesuai mandat dan hukum yang berlaku.

Komisi III juga aktif dalam pembahasan dan penyusunan rancangan undang-undang (RUU) di bidang hukum dan keamanan nasional.

Selain itu, mereka sering menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU), baik dengan mitra kerja maupun dengan masyarakat sipil, guna menyerap masukan serta menanggapi permasalahan yang muncul. (*)