Kantor DPRD Banggai Sulteng Lengang Jelang Aksi Demonstrasi Mahasiswa dan Masyarakat

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI – Kantor DPRD Banggai, Sulawesi Tengah tampak lengang pada Senin (1/9/2025) pagi, jelang aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat. 

Hanya terlihat beberapa pegawai serta anggota Satpol PP yang berjaga di pos pintu masuk.

Suasana berbeda tampak mencolok, lantaran tak ada satupun kendaraan dinas terparkir di halaman kantor. 

Biasanya, anggota DPRD datang menggunakan mobil dinas, namun kali ini mereka hanya diantar lalu mobil kembali.

Baca juga: BPJS Kesehatan Palu Jemput Bola Layani Warga Desa Sidondo Sigi

Informasi yang dihimpun, sejak malam sebelumnya sejumlah pegawai telah mengamankan dokumen penting dan barang-barang berharga milik kantor. 

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika terjadi aksi anarkis saat demonstrasi berlangsung.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar kantor DPRD Banggai masih terpantau kondusif.

Belum juga terlihat penjagaan aparat keamanan, baik Polri maupun TNI.

Baca juga: Massa Aksi Belum Tiba, Aparat Amankan Sejumlah Titik Strategis di Kota Palu

Aksi demo di Luwuk rencananya akan berlangsung pada pukul 13.00 WITA, dengan titik kumpul rute tugu Adipura Luwuk untuk berorasi dan kantor DPRD Banggai.

Berikut adalah ringkasan mengenai konteks dan isu-isu yang memicu demonstrasi saat ini:

Isu Utama yang Memicu Protes

Kenaikan Tunjangan Anggota DPR: Salah satu isu yang paling sensitif dan memicu kemarahan publik adalah rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang dianggap sangat besar, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. 

Pernyataan dan tingkah laku sebagian anggota dewan yang dianggap tidak peka juga menjadi bahan bakar bagi demonstrasi.

Masalah Ketenagakerjaan: Aksi demonstrasi yang melibatkan buruh menyoroti beberapa tuntutan, seperti:

Penghapusan sistem kerja alih daya (outsourcing).

Kenaikan upah minimum.

Penghentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Penolakan terhadap undang-undang atau kebijakan yang dianggap merugikan pekerja, termasuk UU Cipta Kerja.

Keadilan Sosial dan Penegakan Hukum: Demonstrasi juga dipicu oleh tuntutan terhadap penegakan hukum yang lebih adil dan transparan.

Kasus-kasus dugaan korupsi, kekerasan oleh aparat, serta ketidakadilan dalam proses peradilan menjadi isu yang sering diangkat oleh para demonstran.

Kebijakan Pemerintah yang Kontroversial: Berbagai kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dianggap merugikan masyarakat sering kali menjadi alasan utama demo.

Contohnya termasuk rencana revisi UU Minerba atau kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan reforma agraria.

Kronologi dan Dampak

Aktor Aksi: Demonstrasi ini didominasi oleh mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil yang bersatu menyuarakan aspirasi.

Mereka melakukan aksi damai di berbagai lokasi strategis, seperti depan Gedung DPR/MPR, kantor-kantor pemerintahan, dan jalan-jalan utama.

Perkembangan: Awalnya, aksi demonstrasi sering kali berlangsung damai dengan orasi dan pembentangan spanduk. 

Namun, dalam beberapa kasus, terjadi kericuhan dan bentrokan dengan aparat keamanan.

Hal ini seringkali berawal dari provokasi atau ketegangan yang meningkat, yang berujung pada pelemparan batu, pembakaran, dan penggunaan gas air mata atau water cannon oleh polisi.

Dampak: Kerusuhan yang terjadi telah menyebabkan kerusakan fasilitas umum, seperti pembakaran gedung DPRD di beberapa daerah. 

Selain itu, korban jiwa dan luka-luka juga dilaporkan, termasuk dari pihak demonstran, aparat keamanan, maupun jurnalis. Akibatnya, beberapa layanan publik seperti transportasi KRL dan jalan tol sempat terganggu.

Demonstrasi ini menjadi cerminan dari akumulasi kekecewaan dan kemarahan publik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.

Para pengamat politik dan tokoh masyarakat, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menilai bahwa aksi protes ini adalah akibat dari komunikasi yang buruk antara pemerintah, DPR, dan rakyat.

Mereka menekankan pentingnya pemerintah dan lembaga legislatif untuk berbenah dan mendengarkan aspirasi masyarakat.(*)