Sulteng Hari Ini

Waket DPRD Sulteng Syarifudin Hafid Apresiasi Aksi Damai Demonstran di Kota Palu

Menurutnya, aksi tersebut berjalan dengan tertib, lancar, dan tanpa disertai tindakan anarkis maupun perusakan fasilitas umum.

Penulis: Zulfadli | Editor: Regina Goldie
HANDOVER
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, mengapresiasi jalannya aksi unjuk rasa yang digelar di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Senin, (1/9/2025). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, mengapresiasi jalannya aksi unjuk rasa yang digelar di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Senin, (1/9/2025).

Menurutnya, aksi tersebut berjalan dengan tertib, lancar, dan tanpa disertai tindakan anarkis maupun perusakan fasilitas umum.

“Ini adalah bentuk penyampaian aspirasi yang elegan. Semua berjalan damai, tertib, dan lancar. Kami tentu sangat mengapresiasi sikap dewasa para demonstran dalam menyampaikan aspirasi mereka,” ungkap Syarifudin Hafid.

Ia menambahkan, DPRD Sulteng selalu terbuka untuk menerima setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme demokratis. 

Baca juga: Ketua DPRD Sulteng Apresiasi Unjuk Rasa Mahasiswa Berlangsung Aman dan Damai

Menurutnya, kebebasan berpendapat adalah bagian penting dari demokrasi, namun harus tetap dalam koridor aturan hukum dan menjaga ketertiban umum.

Aksi yang berlangsung di halaman kantor DPRD tersebut juga mendapat perhatian serius dari berbagai unsur pimpinan daerah. Hadir langsung Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, Kapolda Sulteng, Danrem 132/Tdl, Wali Kota Palu, serta seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya menjaga ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. 

Ia menilai, aspirasi yang disampaikan dengan cara-cara damai akan lebih mudah diperjuangkan untuk menemukan solusi.

“Pemerintah tidak anti kritik. Justru kami membutuhkan masukan dari masyarakat untuk memperbaiki kebijakan. Yang terpenting, aspirasi disampaikan secara tertib, sehingga bisa kami terima dengan baik dan dicarikan jalan keluar bersama,” ujar Anwar Hafid.

Baca juga: Koorlap Aksi Sebut Akan Kawal Tuntutan Yang Diterima DPRD Sulteng Hingga Ke Pusat

Kehadiran para pejabat tinggi daerah dalam aksi tersebut, lanjut Anwar, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghargai proses penyampaian pendapat di muka umum. 

“Ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir, mendengar, dan siap berdialog demi kepentingan rakyat,” tambahnya.

Aksi unjuk rasa yang berjalan damai ini diharapkan menjadi contoh positif bagi masyarakat Sulawesi Tengah dalam memperjuangkan aspirasi, sekaligus memperkuat sinergi antara rakyat dan pemerintah daerah. 

Aksi Demo 1 September 2025 di Kota Palu

Pada 1 September 2025, Kota Palu menjadi lokasi unjuk rasa besar yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, pengemudi ojek online, dan warga umum. 

Aksi ini berlangsung di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, di Jalan Sam Ratulangi.

Mereka membawa sejumlah tuntutan, seperti penolakan terhadap kenaikan gaji pejabat, keberatan atas pungutan pajak 10 persen, penolakan RUKHUP, serta evaluasi terhadap izin-izin pertambangan di daerah.

Massa aksi mulai berkumpul sejak pagi hari dan terus berdatangan hingga siang.

Baca juga: Hampir Semua Legislator PDIP Banggai Temui Pendemo

Sekitar pukul 11.25 WITA, Aliansi Rakyat dan Mahasiswa tiba dan ikut menyuarakan aspirasi mereka.

Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat dari sekitar 1.273 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan petugas pemadam kebakaran. 

Kepolisian menegaskan bahwa mereka menjamin kebebasan berpendapat, tetapi akan bertindak tegas jika terjadi pelanggaran hukum.

Gubernur Sulawesi Tengah, Ketua DPRD, dan Wali Kota Palu turun langsung menemui para demonstran. Mereka melakukan dialog terbuka dan menyatakan siap memfasilitasi aspirasi massa kepada pemerintah pusat.

Baca juga: Aksi Demo Jilid II di Kota Palu Diwarnai Kepedulian: Pemuda Pungut Sampah Usai Unjuk Rasa

Gubernur bahkan menyampaikan harapannya agar unjuk rasa di Palu bisa menjadi contoh penyampaian pendapat secara damai dan tertib di Indonesia.

Wali Kota Palu menambahkan bahwa masyarakat tidak perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sementara waktu, sambil menunggu hasil evaluasi yang akan dilakukan pemerintah daerah.

Aksi ini juga berdampak pada kegiatan pendidikan di Palu. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan bahwa sekolah-sekolah SMA, SMK, dan SLB diliburkan pada hari itu demi keselamatan siswa.

Sejumlah sekolah dasar yang berada di sekitar titik aksi mengalihkan pembelajaran ke metode daring. Jika situasi dinyatakan kondusif, kegiatan belajar-mengajar akan kembali normal pada 2 September.

Secara keseluruhan, unjuk rasa berjalan kondusif dan tidak dilaporkan adanya kekerasan atau kerusuhan besar. 

Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat tampak berupaya menjaga suasana tetap tertib meskipun tensi politik dan sosial cukup tinggi. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved