Pemkab Buol Hadiri Rakor Inflasi, Komitmen Bangun Generasi Unggul

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah Daerah Kabupaten Buol melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah.

Kegiatan itu di Ruang Rapat Sekda Buol, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Rakor tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, dan dirangkaikan dengan evaluasi dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah serta pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya optimalisasi bonus demografi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, sumber daya manusia (SDM) berkualitas merupakan modal utama dalam mendorong kemajuan bangsa.

“Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia menjadi negara maju dengan income per kapita minimal 14 ribu US dolar per orang, itu sangat mungkin seperti diprediksi oleh banyak lembaga dunia,” ujar Mendagri Tito.

Baca juga: DPRD Poso Sahkan RPJMD 2025–2029, Jadi Pedoman Pembangunan 5 Tahun ke Depan

Mendagri Tito menjelaskan, terdapat tiga syarat penting untuk menjadi negara maju, yaitu jumlah angkatan kerja yang besar, sumber daya alam (SDA) melimpah, dan bentangan wilayah yang luas.

Namun, ia menekankan bahwa SDM unggul adalah faktor kunci, mengingat sejumlah negara dengan keterbatasan SDA tetap mampu maju karena ditopang kualitas manusianya.

“Persoalannya jadi bukan sumber daya alam yang menjadi pendorong utama untuk menjadi negara maju, tapi sumber daya manusia yang berkualitas,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar daerah tidak hanya bergantung pada kekayaan alam, tetapi memperkuat pembangunan generasi muda. “Bagaimana kita membuat anak-anak muda kita menjadi produktif, memiliki kemampuan skill, terdidik, terlatih, sehat,” tambah Mendagri Tito.

Baca juga: Wabup Poso Buka Program Cocoa Care untuk Tingkatkan Produktivitas Kakao

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri dalam mengendalikan harga beras. Menurutnya, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras masih fluktuatif.

Ia memaparkan, dari 100 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras pada minggu pertama September 2025, jumlahnya bertambah menjadi 109 daerah pada minggu kedua.

Meski begitu, jumlah daerah yang mengalami penurunan harga juga meningkat.

Tomsi menambahkan, terdapat 16 daerah yang sebelumnya menunjukkan perbaikan, namun kini kembali mengalami kenaikan harga.