Perkuat Transparansi, Komisi Informasi Sulteng Monev Layanan Publik di Donggala

Laporan Wartawan TribunPalu, Misna Jayanti

TRIBUNPALU.COM, DONGGALA - Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) layanan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Donggala, Kamis (23/10/2025).

Monev ini menyasar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Donggala, Rustam Effendi.

​Kegiatan yang merupakan rangkaian Monev 2025 di seluruh kabupaten/kota Sulteng ini bertujuan menilai kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Baca juga: Erick Thohir Tolak Mentah-mentah Peluang Shin Tae-yong Latih Timnas Indonesia Lagi: Masa Lalu

Ketua KI Sulteng, Abbas H A Rahim, menjelaskan Monev penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di tingkat daerah.

Menurut Abbas, Daftar Informasi Publik (DIP) adalah instrumen penting dan bentuk komitmen pemerintah terhadap keterbukaan.

​"Masyarakat berhak tahu apa yang dikerjakan pemerintah, sejauh tidak melanggar ketentuan kerahasiaan negara," ujarnya.

Abbas menilai keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap perangkat daerah harus diperkuat agar fungsi pelayanan informasi berjalan optimal.

Baca juga: Pengedar Sabu Lansia di Tolitoli Sulteng Dibekuk, Polisi Sita 18 Paket Siap Jual

Sementara itu, Sekda Donggala, Rustam Effendi, mengapresiasi kegiatan ini dan menyatakan komitmen Pemkab untuk memperkuat tata kelola informasi publik agar lebih cepat, terbuka, dan responsif.

"Pemkab Donggala berkomitmen memperkuat layanan informasi publik agar lebih cepat, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ungkap Rustam.

Baca juga: Harga HP Samsung Terbaru 2025: Samsung Galaxy A56. Galaxy Z Fold7, Galaxy S25 FE, Galaxy Z Flip7

Kepala Dinas Kominfo Donggala, Anhar, menambahkan pihaknya siap berkolaborasi dengan Komisi Informasi dan Diskominfo Santik Provinsi Sulteng dalam meningkatkan kualitas layanan PPID. (*)