Pelayanan Administrasi di Kantor Desa Torue Parigi Moutong Lumpuh Usai Disegel Warga

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG - Pelayanan administrasi di Kantor Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terhenti total usai sekelompok warga melakukan penyegelan menyeluruh, Rabu (12/11/2025).

Aksi tersebut membuat seluruh aktivitas pemerintahan desa lumpuh, termasuk pelayanan dokumen penting bagi warga.

Kepala Desa Torue, Kalma A Mahmud, menilai tindakan itu berlebihan dan merugikan masyarakat.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini, Rabu 12 November 2025 di Sulawesi Tengah, 7 Wilayah Potensi Hujan Ringan

“Penyegelan kali ini membuat pelayanan berhenti total. Padahal, ada warga yang sedang mengurus formulir N1 dan berkas lainnya,” ujar Kalma kepada TribunPalu.com.

Ia menjelaskan, aksi sebelumnya hanya berupa penutupan sementara pintu depan kantor desa, namun pelayanan tetap berjalan.

Kali ini, seluruh akses kantor ditutup dan disegel.

“Kalau kemarin masih bisa kami layani dari ruangan lain. Sekarang semua pintu dikunci, jadi aktivitas benar-benar berhenti,” ujarnya.

Kalma mengatakan, pihak yang menyegel sempat meminta izin kepada pemerintah kecamatan sebelum bertindak.

Baca juga: Dokter Tifa Klaim Sudah Tahu Akan Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Namun ia menilai izin itu tidak semestinya digunakan untuk menghentikan pelayanan publik.

“Kalau ingin menyampaikan aspirasi, seharusnya tetap ada batas. Jangan sampai masyarakat yang tidak tahu apa-apa ikut dirugikan,” tegasnya.

Ia juga menyebut, akibat penyegelan itu sejumlah warga terpaksa pulang karena tidak bisa mengurus surat keterangan usaha, surat pindah, maupun dokumen administrasi lainnya.

“Banyak warga kecewa. Mereka datang dengan harapan bisa selesai urusannya hari ini,” katanya.

Kalma berharap pihak kecamatan bersama aparat keamanan dapat segera memediasi situasi agar pelayanan kembali berjalan normal.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana masyarakat bisa kembali mendapatkan pelayanan tanpa hambatan,” ucapnya.

Baca juga: Gubernur Anwar Hafid Tegaskan Program Berani Sehat Jadi Prioritas Utama Pemprov Sulteng

Menurut dia, kantor desa seharusnya menjadi tempat terbuka bagi semua warga, bukan menjadi sasaran aksi penyegelan.

“Kami terbuka untuk dialog, asalkan tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya.(*)

( TribunBreakingNews )