Bupati Morowali Instruksikan Bahodopi Bebas Sampah Mulai 1 Januari 2026

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI – Persoalan sampah di Kecamatan Bahodopi kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Morowali.

Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, mengeluarkan instruksi tegas kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menuntaskan masalah tersebut sebelum memasuki tahun 2026.

Dalam arahannya, Bupati Iksan menegaskan bahwa ia tidak ingin lagi melihat tumpukan sampah berserakan di wilayah Bahodopi mulai 1 Januari 2026.

“Saya kasih waktu sebulan. Saya tidak mau ada sampah di Kecamatan Bahodopi pada tahun 2026. Jadi nanti waktu 1 Januari saya berjalan-jalan, tidak boleh separah ini sampahnya,” tegas Bupati Iksan saat menghadiri kegiatan di Lahan Sidaya, Desa Labota, Sabtu (22/11/2025).

Baca juga: Pelestarian Budaya Pamona Poso di Palu Resmi Ditutup, Derok Massal Jadi Penutup Meriah

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Kepala DLH Morowali, Nugrah, menyatakan pihaknya siap memenuhi target yang ditetapkan.

Namun, ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan persampahan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.

“Menyambut perintah Pak Bupati untuk mengkondisikan sampah di Kecamatan Bahodopi pada 1 Januari 2026, saya rasa kami siap dan mampu. Penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan perusahaan atau pemerintah desa saja, tapi harus kolaborasi,” ujar Nugrah.

Sebagai bagian dari dukungan, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menyerahkan satu unit dump truck dan 10 unit arm roll untuk memperkuat fasilitas pengelolaan sampah di Bahodopi.

Bantuan ini diharapkan dapat menambah efektivitas operasional DLH.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Sulteng, Minggu 23 November 2025: Morowali hingga Poso Berpeluang Diguyur Hujan

“Dengan adanya penyerahan dari PT IMIP, kami sangat berterima kasih karena ini memberi jalan bagi kami untuk melanjutkan program yang sudah ditetapkan. Di TPS3R nanti bukan hanya tempat pembuangan, tetapi juga pemilahan, pencacahan, dan satu unit PDU yang sedang kami siapkan,” tambah Nugrah.

Manager Legal dan Government Relation PT IMIP, Askurullah, menegaskan bahwa pihak swasta turut memiliki tanggung jawab moral terhadap persoalan lingkungan di daerah tempat mereka beroperasi.

“Kami paham betul bahwa tanggung jawab soal sampah bukan semata-mata diserahkan kepada pemerintah. Kami sebagai pihak swasta yang berada di wilayah Bahodopi harus menjadi motor penggerak untuk hal-hal yang sifatnya urgent seperti soal persampahan,” ungkapnya.

Baca juga: Satresnarkoba Polresta Bongkar Peredaran Sabu di Palu Selatan, 135 Paket Disita dari Pelaku

Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, DLH, perusahaan swasta, serta pemerintah desa, penanganan sampah di Bahodopi ditargetkan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Harapannya, wilayah tersebut benar-benar bebas dari sampah ketika memasuki tahun baru 2026.(*)