Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Desa, Andi Irman, Tekan Sinkronisasi Regulasi Morowali

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Ismet 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI - Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Pemerintahan, Andi Irman secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Desa.

Kegiatan itu digelar di aula Hotel Soldadu, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu (3/12/2025).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam menyusun regulasi yang berkualitas, terarah, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Andi Irman menekankan pentingnya keselarasan dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. 

Menurutnya, bimtek ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi lintas level pemerintahan.

Baca juga: Soal Usulan Hak Angket Wabup Parigi Moutong, Fraksi Golkar Soroti Perbedaan Aturan Tatib dan PP 12

“Dalam kegiatan Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Desa ini menjadi sangat penting sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa,” tegasnya.

Ia mengingatkan, tanpa sinkronisasi yang baik, kebijakan di daerah berpotensi tidak berjalan seragam dan dapat menimbulkan tumpang tindih aturan. 

Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan secara serius agar mampu menerapkan metode penyusunan regulasi yang benar serta sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Andi Irman juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas produk hukum bukan semata tanggung jawab Bagian Hukum, melainkan menjadi tugas bersama seluruh aparatur, baik di tingkat kabupaten maupun desa.

Baca juga: Polda Sulteng Tegaskan Komitmen Ungkap Kasus Afif Siraja Secara Transparan dan Profesional

“Kita ingin memastikan setiap peraturan daerah maupun peraturan desa benar-benar lahir dari proses yang tepat, harmonis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Bimtek ini diikuti peserta dari unsur OPD, kecamatan, serta pemerintah desa se-Kabupaten Morowali.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Morowali berharap aparatur mampu menghasilkan produk hukum yang lebih berkualitas serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan akuntabel.(*)