Selasa, 19 Mei 2026

Bandara IMIP

Soal Polemik Bandara IMIP, Safri Kritik Sikap Luhut Bela Kepentingan Investor Asing

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, melayangkan kritik terhadap Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan

Tayang:
Editor: Lisna Ali
handover
Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, melayangkan kritik terhadap Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, atas sikapnya yang dinilai selalu membela kepentingan investor asing dalam polemik yang terjadi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). 

TRIBUNPALU.COM - Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, melayangkan kritik terhadap Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, atas sikapnya yang dinilai selalu membela kepentingan investor asing dalam polemik yang terjadi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Safri menilai pembelaan yang dilakukan Luhut soal Bandara IMIP dengan dalih kepentingan nasional tersebut mengabaikan persoalan sosial dan penderitaan yang dialami masyarakat sekitar kawasan industri.

“Setiap kali ada masalah di IMIP, yang dibela justru pihak asing dengan alasan kepentingan nasional. Sementara penderitaan masyarakat, mulai pencemaran, kecelakaan kerja, hingga konflik sosial seolah tidak pernah menjadi prioritas,” ujarnya kepada awak media, Rabu (3/12/2025).

Safri menegaskan narasi kepentingan nasional yang sering didengungkan oleh Luhut sudah usang dan terbukti tidak sejalan dengan realitas di lapangan. 

"Setiap ada masalah yang menyangkut IMIP, Luhut selalu berdiri paling depan membela dengan tameng kepentingan nasional. Tapi, apakah hal itu harus dibayar dengan air mata dan hak-hak masyarakat dirampas?" tegasnya.

Baca juga: Menteri Nusron Beri Pin Emas ke 74 Pihak dan Masyarakat Pelapor Kasus Mafia Tanah

Legislator PKB ini mengatakan dampak negatif yang dirasakan masyarakat setempat, mulai dari kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja hingga konflik sosial, adalah bukti nyata bahwa klaim kepentingan nasional tersebut bersifat bias dan hanya menguntungkan pihak pemodal besar.

"Kalimat kepentingan nasional menjadi narasi politik yang hanya menguntungkan pemodal besar, bukan representasi kepentingan rakyat. Dengan banyaknya keluhan masyarakat, seharusnya pemerintah hadir lebih objektif,” ucap Safri.

Safri juga memberikan sindiran yang menyasar posisi negara dan Presiden Prabowo. Politisi asal Dapil Morowali dan Morowali Utara ini mempertanyakan kekuatan pemerintah di mata Luhut.

"Saya melihat negara dan bahkan Presiden Prabowo seperti tak berdaya di mata Luhut soal kepentingan investor di IMIP. Seolah-olah kekuasaan tertinggi ada di tangan segelintir orang yang hanya melihat angka investasi tanpa melihat manusia," sindirnya.

Safri pun pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali pendekatan yang selama ini digunakan dalam mengelola Proyek Strategis Nasional, khususnya di Sulteng. 

"Presiden harus mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak lagi dikorbankan demi mengejar pertumbuhan ekonomi semata," pungkasnya.(*)

 

Sumber: Tribun Palu
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved