Bupati Parigi Moutong Dorong Kolaborasi Pentahelix dalam Penanganan Stunting

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG - Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, meminta seluruh elemen daerah memperkuat kolaborasi melalui pendekatan pentahelix untuk penanganan Stunting.

Pesan itu disampaikan Wakil Bupati Abdul Sahid saat membacakan sambutan resmi dalam Lokakarya Penyusunan Dokumen RKP3S 2026 di Aula Bappelitbangda, Rabu (10/12/2025).

Pendekatan Pentahelix merupakan model kolaborasi yang melibatkan lima unsur utama yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.

Setiap unsur memiliki peran saling melengkapi dalam merumuskan dan menjalankan program penanganan berbagai isu pembangunan.

Baca juga: P2KB Sigi Soroti Tingginya Pernikahan Anak, Ancaman Stunting dan Kemiskinan

Melalui kerja bersama ini, penurunan Stunting dapat dipercepat karena kebijakan, riset, dukungan ekonomi, partisipasi masyarakat, dan penyebaran informasi berjalan secara terpadu dalam satu arah.

Ia menyebut dokumen RKP3S menjadi pedoman daerah dalam pencegahan dan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Parigi Moutong pada 2026.

"Dokumen tersebut dirancang untuk menyatukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program lintas sektor," ucap Abdul Sahid membacakan.

Ia menegaskan pentingnya kerja bersama antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, media dan komunitas.

Menurut Abdul Sahid, percepatan penurunan Stunting tidak dapat dicapai tanpa sinergi seluruh unsur pembangunan daerah.

“Kolaborasi pentahelix sangat diperlukan agar intervensi dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Abdul Sahid dalam sambutannya.

Ia menjelaskan dokumen RKP3S memuat program dan kegiatan pada 17 perangkat daerah pengampu Stunting.

Seluruh program disusun berdasarkan analisis situasi yang dihimpun dari kecamatan, puskesmas dan penyuluh KB melalui aplikasi e-Monev Bangda.

Baca juga: Wabup Morowali Tekankan Kolaborasi dan Berbasis Data dalam Penurunan Stunting

Data tersebut menjadi dasar penentuan kebutuhan intervensi sensitif dan spesifik untuk tiap wilayah.

Abdul Sahid menilai, perencanaan terukur akan membantu menekan angka stunting secara berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program daerah.

“Setiap perangkat daerah harus menjaga konsistensi perencanaan agar sejalan dengan RKPD 2026,” pungas Abdul Sahid.(*)