Pemkab Sigi Dorong Pendataan Stunting Lebih Tepat Sasaran lewat KPM dan Admin Desa

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Andika Satria Bharata

TRIBUNPALU.COM, SIGI – Pemerintah Kabupaten Sigi menggelar Rapat Koordinasi Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Admin Desa se-Kabupaten Sigi Tahun 2025 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (18/12/2025).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi.

Wabup Sigi, Samuel Yansen Pongi tampak mengenakan batik ungu dengan motif taiganja khas Kaili. 

Baca juga: BKKBN Sulteng Gelar Seminar Kependudukan, Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor

Sebelum menjabat Wakil Bupati, Samuel Yansen Pongi pernah menjabat Sekretaris Kecamatan Kulawi Selatan, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Sigi, dan Kepala Dinas UMKM Kabupaten Sigi.

Ia juga menjabat sebagai Ketua KONI Kabupaten Sigi.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan pihak terkait, antara lain Asisten III Bidang Administrasi Umum sekaligus Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sigi, Selvy, Kepala Bapperinda Kabupaten Sigi, Agus.

Serta koordinator tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dan pendamping desa se-Kabupaten Sigi.

Baca juga: BPTD Sulteng Pastikan Keselamatan Pemudik Nataru Lewat Ramp Check Armada

Selvy tampak mengenakan batik putih saat menyampaikan arahan.

Selvy menjelaskan bahwa data Elektronik Human Development Worker (E-HDW) menjadi dasar utama dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. 

Selvy yang saat ini menjabat Kepala Dinas PMD Sigi sebelumnya pernah menjabat Kepala BKPSDMD Kabupaten Sigi sekitar tahun 2019, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum.

Dalam rapat koordinasi, Wakil Bupati Sigi menekankan bahwa KPM dan Admin Desa memiliki peran penting dalam pemetaan kondisi sosial masyarakat. 

KPM bertugas memantau layanan dasar bagi ibu hamil dan balita, sedangkan Admin Desa memastikan data tersebut terinput dengan akurat di sistem.

Baca juga: Sambil Genggam Tangan Kamelia, Ammar Zoni Titip Pesan ke Calon Mertua: Bilang Aku Serius

Selvy menyebutkan beberapa kendala yang ditemui di lapangan, antara lain pergantian KPM dan Admin Desa, keterlambatan verifikasi data, serta fokus KPM pada kegiatan tambahan seperti posyandu. 

Ia menegaskan bahwa pendataan harus mencakup empat sasaran stunting, yaitu ibu hamil, remaja putri, calon pengantin, dan balita usia 0–59 bulan.