Realisasi Program Cetak Sawah Rakyat di Sulteng Capai 4.335 Hektare Hingga Akhir 2025

Ringkasan Berita:

• Dinas TPH Sulawesi Tengah mencatat realisasi Program Cetak Sawah Rakyat hingga akhir Desember 2025 mencapai sekitar 4.335 hektare dari total sekitar 6.000 hektare lahan yang telah dikontrakkan
• Kepala Dinas TPH Sulteng, Dodot Tinarso, menyebut berbagai kendala teknis dan geografis menjadi penyebab berkurangnya luasan dari usulan awal, termasuk sulitnya akses alat berat di sejumlah wilayah

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sulawesi Tengah mencatat realisasi Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) hingga akhir Desember 2025 mencapai sekitar 4.335 hektare dari total sekitar 6.000 hektare lahan yang telah dikontrakkan.

Capaian tersebut berasal dari usulan awal sekitar 10.180 hektare lahan yang kemudian mengalami penyesuaian secara bertahap akibat berbagai kendala teknis dan geografis di lapangan.

Kepala Dinas TPH Sulawesi Tengah, Dodot Tinarso, menjelaskan setelah melalui tahapan Survey Investigasi dan Desain (SID), luasan usulan turun menjadi sekitar 8.000 hektare, sebelum akhirnya yang berkontrak hanya sekitar 6.000 hektare.

• Kepala Imigrasi Tekankan Integritas dan Inovasi Layanan di Momen HBI ke-76

“Awalnya usulan dari kabupaten sekitar 10.180 hektare, kemudian setelah disesuaikan dengan hasil SID menjadi sekitar 8.000 hektare, dan yang akhirnya berkontrak sekitar 6.000 hektare,” ujar Dodot saat ditemui diruang kerjanya, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Senin (26/1/2026). 

Ia menyebut pelaksanaan program CSR tersebar di 12 kabupaten di Sulawesi Tengah. 

Sebanyak 11 kabupaten melaksanakan program melalui skema swakelola oleh TNI melalui Kodim, sementara Kabupaten Donggala menggunakan mekanisme e-katalog dengan pihak ketiga.

Menurut Dodot, kendala utama pelaksanaan di lapangan antara lain sulitnya akses mobilisasi alat berat, kondisi geografis yang tidak sesuai perencanaan awal, serta perbedaan tingkat vegetasi lahan.

Salah satu wilayah yang mengalami kendala cukup berat yakni Kabupaten Sigi, khususnya di kawasan Lindu, yang terkendala akses penyeberangan alat berat menuju lokasi cetak sawah.

Baca juga: Poso Diguncang Gempa 3,4 Magnitudo, Aktivitas Sesar Jadi Pemicu

Dalam kondisi tersebut, kata Dodot, mekanisme adendum diperbolehkan sepanjang didukung justifikasi teknis dan disetujui konsultan pengawas serta menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tingkat kabupaten.

Ia merinci nilai kontrak dan luasan CSR di sejumlah daerah, di antaranya Donggala sekitar 800 hektare dengan anggaran sekitar Rp24,9 miliar, Sigi sekitar 288 hektare dengan anggaran lebih dari Rp8 miliar, Buol sekitar 1.000 hektare dengan anggaran sekitar Rp31 miliar, Tolitoli sekitar 110 hektare dengan anggaran sekitar Rp3,5 miliar, serta Poso sekitar 150 hektare dengan anggaran sekitar Rp4,5 miliar.

Sementara itu, Tojo Una-Una merealisasikan sekitar 350 hektare dari usulan awal 4.600 hektare dengan anggaran sekitar Rp10,5 miliar, Banggai sekitar 250 hektare dengan anggaran sekitar Rp7,7 miliar, Morowali Utara sekitar 982 hektare dengan anggaran hampir Rp28,5 miliar, serta Parigi Moutong sekitar 404 hektare dengan anggaran sekitar Rp12,3 miliar.

Secara persentase, realisasi fisik program hingga akhir 2025 telah mencapai lebih dari 50 persen dari total luasan kontrak. 

Pemerintah pun memberikan waktu tambahan penyelesaian pekerjaan selama 90 hari hingga 31 Maret 2026.

“Kami tetap optimistis program ini bisa diselesaikan. Ini merupakan program strategis Presiden Republik Indonesia untuk mendukung swasembada pangan nasional,” pungkas Dodot.

Ia menambahkan, pencairan anggaran dilakukan melalui mekanisme verifikasi progres fisik oleh konsultan pengawas, PPK kabupaten, serta tim provinsi sebelum dana di KPPN dicairkan. (*)