GAPKI Sulawesi Pantau Konflik Kebun Sawit di Sulteng

Ringkasan Berita:

• GAPKI Cabang Sulawesi memantau perkembangan konflik di kebun sawit Sulawesi Tengah dalam kapasitas sebagai asosiasi, tanpa mengintervensi urusan internal perusahaan yang berkonflik.
• Setiap perusahaan anggota disebut memiliki mekanisme penyelesaian sendiri, dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah daerah serta mengacu pada rekomendasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
• Sempat terjadi ketegangan antara warga dan petugas keamanan perusahaan terkait panen sawit di lahan HGU.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Sulawesi turut memantau perkembangan konflik terjadi di kebun sawit Sulawesi Tengah.

Ketua GAPKI Sulawesi, Dony Yoga Perdana, mengatakan pemantauan tersebut dilakukan dalam kapasitas GAPKI sebagai asosiasi, tanpa mencampuri urusan internal perusahaan yang tengah berkonflik.

“Kami memantau dalam kapasitas sebagai asosiasi. Kami tidak ingin mengintervensi internal perusahaan berkonflik,” ujar Dony di Palu, Rabu, (11/2/2026). 

Baca juga: Minat Perempuan di Industri Sawit Meningkat, Peran Mulai dari Pembibitan hingga Posisi Pimpinan

Menurutnya, masing-masing perusahaan anggota memiliki mekanisme dan solusi dalam menyelesaikan persoalan internal, dengan tetap berkolaborasi bersama pemerintah daerah setempat.

Dony juga berharap rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Sulawesi Tengah dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, sempat terjadi ketegangan antara warga dan petugas keamanan perusahaan yang di Sulawesi Tengah.

Baca juga: GAPKI Sulteng Tegaskan Komitmen Lindungi Pekerja Perempuan dan Dorong Industri Sawit Ramah

Petugas keamanan mengimbau agar massa tidak membawa keluar buah sawit hasil panen dari area kebun. 

Namun, dengan jumlah massa yang cukup banyak, warga tetap membawa enam unit mobil pikap berisi buah sawit yang telah dipanen.

Baca juga: GAPKI Sulteng Gelar Pertemuan Strategis Perkuat Perlindungan Pekerja Perempuan di Sektor Sawit

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa seluruh tuntutan, aktivitas pendudukan lahan, serta pemanenan sawit yang dilakukan oleh masyarakat atau aliansi berada di atas lahan HGU perusahaan.(*)