Gubernur Sulteng Tekankan Pentingnya Data BPS untuk Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan

Ringkasan Berita:

• Anwar Hafid menerima audiensi Kepala BPS Sulteng, Dr Daryanto, dan menegaskan bahwa data statistik menjadi dasar utama penyusunan program dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
• Gubernur mewajibkan setiap OPD memiliki data yang jelas dan terukur, serta meminta kepala dinas fokus melakukan pendataan dalam 100 hari kerja pertama.
• Anwar Hafid menekankan penggunaan data di sektor ekonomi kerakyatan seperti UMKM dan pengukuran keberhasilan pembangunan melalui indikator resmi.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah (BPS Sulteng), Dr Daryanto, di Kantor Gubernur, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Kamis (19/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Anwar Hafid menegaskan pentingnya penggunaan data statistik sebagai dasar penyusunan program dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Baca juga: Kick-Off Layanan Biometrik Paspor Dinas, Imigrasi Palu Dukung Integrasi Sistem Antar-Instansi

Ia menyampaikan sejak awal menjabat sebagai gubernur, dirinya menempatkan data sebagai fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Semenjak saya menjabat memang saya selalu mengedepankan soal data. Kita itu bekerja harus dengan data, dan data kita itu adalah statistik dari BPS,” katanya.

Menurut Anwar Hafid, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) wajib memiliki data yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Bahkan, pada 100 hari kerja pertama, kepala dinas diminta fokus melakukan pendataan.

Baca juga: Kecelakaan di Tebing Pegunungan Pangas Parigi Moutong, Mobil Terbalik di Bibir Pantai

“Soal data ini saya wajibkan ke setiap kepala dinas, karena kontrak saya dengan kepala dinas itu dalam waktu 100 hari kerja itu data saja, tidak usah pikirkan hal lain, yang penting pendataan lengkap,” jelasnya.

Ia menilai data yang valid sangat penting untuk memastikan program bantuan dan pembangunan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

“Misalnya data orang miskin, jadi sumber data itu tidak usah jauh-jauh, tinggal ke BPS minta mana semua ini data masyarakat kita,” tuturnya.

Selain itu, Anwar Hafid juga menyoroti pentingnya basis data pada sektor ekonomi kerakyatan, seperti UMKM, sebelum penyaluran bantuan dilakukan. 

“Misalnya Dinas Koperasi, saya minta mana data UMKM kita. Kalau kita salurkan bantuan untuk orang miskin, berapa yang bisa kita dapatkan di sebuah daerah itu, begitu,” ujarnya.

Baca juga: Kode Redeem FF Free Fire Jumat 20 Februari 2026, Segera Tukarkan Sebelum Limit

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah harus diukur melalui indikator resmi seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi.

“Ukuran kita itu IPM, pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ada rapat dengan bupati bisa sama BPS untuk memaparkan mana saja data-data masyarakat kita,” imbuhnya.(*)