Opsen PKB Hanya 90,55 Persen, Bapenda Parigi Moutong Akui Terkendala Data Provinsi

Ringkasan Berita:

• Capaian opsen PKB di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2025 baru mencapai 90,55 persen dari target Rp16,8 miliar.
• Kendala utama adalah ketergantungan pada data kendaraan yang berbasis sistem provinsi, yang menyebabkan ketidakmampuan pemerintah kabupaten memastikan akurasi target secara maksimal.
• Kebijakan opsen PKB masih baru, sehingga belum ada data pembanding dari tahun sebelumnya. Proses penetapan target dan perhitungan potensi masih dalam tahap penyesuaian.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG – Realisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2025 belum mencapai target.

Dari target Rp16,8 miliar, capaian baru menyentuh 90,55 persen.

Data tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Triwulan IV di Aula Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong, Jl. Kampali, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Rabu (25/2/2026).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Parigi Moutong, Mohammad Yasir, menjelaskan opsen PKB merupakan skema penerimaan yang bersumber dari pemerintah provinsi.

Meski pemerintah kabupaten turut terlibat dalam proses pemungutan, kewenangan utama tetap berada di tingkat provinsi.

Menurut Yasir, kendala utama belum tercapainya target adalah persoalan data kendaraan yang masih berbasis sistem provinsi.

Baca juga: Kamelia Curhat Lelah Urusi Ammar Zoni, Singgung Bakal Tinggalkan: Aku Udah Capek

Data kendaraan bermotor yang menjadi dasar perhitungan opsen sepenuhnya berasal dari pemerintah provinsi.

Ketergantungan pada sistem tersebut membuat pemerintah kabupaten belum bisa memastikan akurasi target secara maksimal.

Selain itu, kebijakan opsen PKB tergolong baru sehingga belum tersedia data pembanding tahun sebelumnya.

Kondisi ini membuat perhitungan potensi dan penetapan target masih dalam tahap penyesuaian.

“Realisasi opsen PKB kita 90,55 persen dari target Rp16,8 miliar karena data dan sistem masih bergantung pada provinsi, sementara skema ini juga masih baru bagi kami,” ujar Mohammad Yasir.

Ia menegaskan evaluasi Triwulan IV menjadi bahan perbaikan koordinasi lintas pemerintah agar sinkronisasi data kendaraan lebih optimal ke depan.

Bapenda berharap integrasi sistem dapat diperkuat sehingga potensi opsen PKB bisa dimaksimalkan pada tahun anggaran berikutnya.

Opsen PKB sendiri merupakan bagian dari kebijakan penguatan fiskal daerah melalui pembagian penerimaan pajak kendaraan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan perbaikan sistem dan validasi data, pemerintah daerah optimistis capaian opsen PKB dapat meningkat dan memberi kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. (*)