Polemik Muswil PPP Sulteng
Tolak Perpecahan, Seluruh DPC PPP se-Sulteng Sepakat Tunda Muswil
Dinamika tersebut akhirnya bermuara pada pertemuan rekonsiliasi yang dihadiri oleh seluruh DPC se-Sulteng
Ringkasan Berita:
- Seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari 13 kabupaten maupun kota se-Sulawesi Tengah sepakat untuk menunda pelaksanaan
- Sebelumnya, Muswil PPP Sulteng hanya akan dihadiri 5 DPC, yang kemudian menuai protes keras dari mayoritas DPC lainnya serta pengurus DPW yang sah.
- Keputusan penundaan itu diambil setelah seluruh DPC menyatakan pemahaman yang sama terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO).
TRIBUNPALU.COM, PALU – Rencana Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Tengah yang diinisiasi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW berakhir batal.
Seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari 13 kabupaten maupun kota se-Sulawesi Tengah sepakat untuk menunda pelaksanaan forum tertinggi tingkat provinsi tersebut demi menjaga keutuhan partai.
Pembatalan itu dipicu dinilai tidak proseduralnya tahapan Muswil yang dianggap melanggar aturan main organisasi.
Sebelumnya, Muswil PPP Sulteng hanya akan dihadiri 5 DPC, yang kemudian menuai protes keras dari mayoritas DPC lainnya serta pengurus DPW yang sah.
Ketua PPP Sulteng, Fairus Husen Maskati, menyayangkan adanya upaya pecah belah yang diorkestrasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa kader di tingkat akar rumput tetap solid.
"Pada prinsipnya kami menyayangkan perpecahan ini. PPP Sulteng tetap solid untuk membesarkan partai," ujar Fairus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/3/2026).
Dinamika tersebut akhirnya bermuara pada pertemuan rekonsiliasi yang dihadiri oleh seluruh DPC se-Sulteng, pengurus DPW, serta Moh Syarif, sosok yang sebelumnya mengklaim sebagai Plt Ketua DPW Sulteng.
Dalam pertemuan itu, semua pihak bersepakat untuk menunda pelaksanaan Muswil sekaligus menjadwalkan ulang forum secara bersama-sama.
Selain itu, kader PPP Sulteng juga menyepakati mufakat demi persatuan partai serta taat pada konstitusi Partai.
Keputusan penundaan itu diambil setelah seluruh DPC menyatakan pemahaman yang sama terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO).
Mereka sepakat menolak segala bentuk intervensi yang berpotensi merusak struktur partai.
"Alhamdulillah, semua DPC memahami aturan organisasi. Kami sepakat menolak siapapun yang berniat memecah belah. Kami memilih bergandengan tangan menuju Muswil yang sah sesuai aturan dengan melibatkan seluruh DPC," tutu Fairus.
Rencananya, Muswil bersama yang melibatkan seluruh keterwakilan daerah akan dilaksanakan pascahari raya Idul Fitri.
"Kami berharap DPP menghormati dinamika yang berkembang demi kebaikan, kemajuan, dan kebesaran partai ke depan," pungkas Fairus.(*P
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/rekonsiliasi-ppp-sulteng-2026.jpg)