Sekda Sulteng Tegaskan Seleksi JPT Pratama Terbuka dan Tanpa Diskriminasi Gender

Ringkasan Berita:

• Seleksi JPT Pratama Sulteng berlangsung terbuka dan objektif, tanpa diskriminasi gender, untuk semua ASN yang memenuhi kualifikasi.
• Dari 85 peserta, 19 orang atau 22 persen adalah perempuan, menunjukkan ruang bagi perempuan untuk berkompetisi tetap terbuka.
• Kompetensi menjadi prioritas utama, dengan proses seleksi saat ini memasuki tahapan uji publik untuk masukan masyarakat sebelum penentuan pejabat strategis.

TRIBUNPALU.COM, PALU – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, menegaskan bahwa seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemprov Sulteng berlangsung secara terbuka, objektif, dan tanpa diskriminasi gender.

Pernyataan itu disampaikan Sabtu (28/3/2026), terkait isu keterwakilan perempuan dalam proses seleksi.

Novalina, yang juga Ketua Panitia Seleksi (Pansel), menjelaskan bahwa ruang seleksi terbuka untuk semua ASN, baik laki-laki maupun perempuan, selama memenuhi kualifikasi.

Baca juga: Festival Raudhah 2026: Kuliner, Kerajinan dan Seni Budaya Meriahkan Kota Palu

Dari total 85 peserta lolos seleksi administrasi, sebanyak 19 orang atau sekitar 22 persen adalah perempuan.

Ia menegaskan bahwa keterwakilan perempuan tidak hanya bergantung pada kebijakan afirmatif, tetapi juga pada partisipasi dan kesiapan individu.

Pansel tidak bisa memaksakan kuota tertentu jika jumlah pendaftar perempuan memang terbatas.

Kompetensi tetap menjadi faktor utama dalam menentukan pejabat yang akan mengisi jabatan strategis.

“Kesempatan itu nyata. Tinggal bagaimana mendorong lebih banyak kader terbaik untuk berani tampil dan berkompetisi,” kata Novalina, sekaligus menepis anggapan adanya diskriminasi gender.

Baca juga: Pemkot Palu Konsisten Gelar Festival Raudhah Selama 16 Tahun, Dongkrak UMKM dan Pariwisata

Proses seleksi saat ini masih berlangsung dan memasuki tahap uji publik, di mana semua masukan dari masyarakat akan dipertimbangkan Gubernur Sulteng selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum menentukan pilihan terbaik bagi kemajuan Sulawesi Tengah.(*)