Pemprov Targetkan Stunting di Sulteng Turun Jadi 19 Persen di 2026

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 19 persen pada 2026. 
• Saat ini, prevalensi stunting masih 26,1 persen, tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan tingkat yang berbeda. 
• Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido menekankan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, penanganan gizi, pola asuh, sanitasi, serta akurasi data melalui Survei Status Gizi Indonesia.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penurunan angka Stunting hingga 19 persen pada tahun 2026.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido, saat memaparkan materi dalam Pra Musrenbang Tematik Stunting Tahun 2026 di Kantor Bappeda Provinsi Sulteng, Selasa (7/4/2026).

Dalam paparannya, Reny mengungkapkan prevalensi Stunting di Sulawesi Tengah saat ini masih berada di angka 26,1 persen.

Menurutnya, angka tersebut masih tergolong tinggi dan menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

“Artinya, dari 100 anak, ada sekitar 26 anak yang mengalami Stunting. Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan generasi kita,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kasus Stunting tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan tingkat yang bervariasi. 

Karena itu, diperlukan langkah yang terarah, terukur, dan berbasis data agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.

Baca juga: Wagub Reny Dorong Kabupaten di Sulteng Bentuk Perda Perlindungan Masyarakat Adat

Reny juga menekankan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia 23 bulan.

Menurutnya, periode tersebut merupakan fase krusial karena pertumbuhan otak dan fisik anak berlangsung sangat pesat.

“Jika pada fase ini anak tumbuh optimal, maka potensi kecerdasannya juga akan maksimal. Sebaliknya, jika terlewat, dampaknya bisa bersifat permanen,” jelasnya.

Ia menambahkan, Stunting bukan penyakit menular, melainkan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis.

Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pemenuhan gizi, pola asuh, hingga perbaikan sanitasi lingkungan.

Selain itu, Reny juga menyoroti pentingnya validitas data dan ketepatan pengukuran di lapangan.