Wabup Donggala Patok Target Kemiskinan Turun Satu Persen Setiap Tahun

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Donggala menargetkan penurunan angka kemiskinan minimal satu persen per tahun agar berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah (sekitar 11 persen) dan mendekati angka nasional (sekitar 9 % ). 
• Wakil Bupati Donggala, Taufik M. Burhan, menyebutkan angka kemiskinan pada 2025 turun dari 15,30 % menjadi 14,66?rkat kerja perangkat daerah meski ada kebijakan efisiensi anggaran.

Laporan Wartawan TribunPalu, Misna Jayanti

TRIBUNPALU.COM, DONGGALA - Pemerintah Kabupaten Donggala menargetkan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Donggala minimal satu persen setiap tahun.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Donggala, Taufik M Burhan, saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor Bupati Donggala, Kecamatan Banawa, Rabu (22/4/2026).

Ia mengatakan, target itu untuk mendorong percepatan penurunan kemiskinan agar berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah yang saat ini sekitar 11 persen, serta mendekati angka nasional di kisaran 9 persen.

Menurutnya, berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Donggala pada 2025 tercatat menurun dari 15,30 persen menjadi 14,66 persen.

Taufik menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja perangkat daerah meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Alhamdulillah, angka kita turun ke 14,66 persen. Ini menunjukkan bahwa di tengah efisiensi yang luar biasa, Kabupaten Donggala tetap mampu menurunkan angka kemiskinannya meski turun satu persen. Namun, hasil ini tidak boleh membuat kita cepat puas,” ujarnya.

Baca juga: Anwar Hafid Soroti 342 Ribu Hektare Lahan Sawit di Sulteng Beroperasi Tanpa HGU

Ia menilai penurunan tersebut belum signifikan sehingga diperlukan langkah lebih masif dan terintegrasi ke depan.

Taufik menegaskan, penetapan target penurunan minimal satu persen per tahun penting agar evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilakukan secara objektif.

“Target kita minimal satu persen setiap tahun. Kita harus melakukan gerakan yang masif agar kemiskinan bisa di bawah rata-rata provinsi,” jelasnya.

Ia menambahkan, pencapaian target tersebut membutuhkan komitmen seluruh pimpinan OPD agar program dan anggaran difokuskan pada pengentasan kemiskinan. (*)