BPKAD Morowali Gelar Sosialisasi Teknis Lelang Barang Milik Daerah

Ringkasan Berita:

• BPKAD Kabupaten Morowali mengadakan sosialisasi teknis lelang Barang Milik Daerah (BMD) pada 23 April 2026 di Aula Kantor Bupati Morowali, Desa Bente, Bungku Tengah. 
• Kegiatan dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Emil, dengan narasumber dari KPKNL Palu. 
• Emil menekankan pentingnya kelancaran proses lelang sekaligus penertiban administrasi aset daerah.

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Ismet 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Morowali menggelar sosialisasi penjelasan teknis lelang Barang Milik Daerah (BMD), Kamis (23/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Morowali, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.

Sosialisasi dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali, Emil, yang hadir mewakili pemerintah daerah.

Dalam kegiatan itu, turut hadir sebagai narasumber pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu.

Baca juga: Farmed Field Day Poso, Inovasi Pertanian untuk Produktivitas dan Kesejahteraan Petani

Dalam sambutannya, Emil menyampaikan harapannya agar proses lelang Barang Milik Daerah tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mampu menertibkan aspek administrasi pengelolaan aset daerah.

“Kita berharap nantinya, selain proses lelang ini berjalan dengan baik, juga secara administrasi dapat menyelesaikan dan menertibkan seluruh kelengkapan keadministrasian aset,” ujarnya.

Menurut Emil, kegiatan sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman teknis kepada seluruh pihak terkait, sehingga pelaksanaan lelang dapat dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Ia menambahkan, melalui kegiatan ini BPKAD Morowali juga mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya aset yang akan dilelang.

Sosialisasi tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam penataan aset daerah agar pengelolaannya lebih tertib, efektif, dan memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah. (*)