Pansus LKPJ, Legislator PDIP Esrom Soromi Tekankan Transparansi Kinerja OPD

Ringkasan Berita:

• Legislator PDI Perjuangan Morowali Utara, Esrom Soromi, menekankan pentingnya transparansi dan peningkatan kinerja OPD dalam rapat Pansus LKPJ Bupati. 
• Ia menyoroti bahwa pengelolaan pendapatan daerah harus terbuka dan optimal agar memberi manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik.
• Selain itu, ia meminta pelayanan perizinan dibuat lebih cepat, mudah, dan efisien untuk mendukung investasi.

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Ismet 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI UTARA - Legislator PDI Perjuangan Kabupaten Morowali Utara, Esrom Soromi, menekankan pentingnya transparansi dan peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Kamis (23/4/2026).

Rapat tersebut menghadirkan sejumlah OPD yang membidangi sektor pendapatan, keuangan, serta pelayanan perizinan daerah.

Dalam forum pembahasan itu, Esrom Soromi yang juga anggota Komisi II DPRD Morowali Utara menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Menurutnya, pengelolaan pendapatan yang dilakukan secara terbuka dan optimal akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Pendapatan daerah harus dikelola secara optimal dan terbuka agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Esrom.

Baca juga: Soroti Pelayanan Perizinan, Pansus LKPJ Minta OPD di Morowali Utara Responsif dan Transparan

Selain menyoroti sektor pendapatan, ia juga memberi perhatian khusus terhadap kualitas pelayanan perizinan. 

Menurutnya, pelayanan yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong investasi masuk ke daerah.

“Pelayanan perizinan harus responsif dan efisien. Ini menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang sehat,” ujarnya.

Esrom juga meminta setiap OPD memaparkan secara rinci capaian program, realisasi kegiatan, serta serapan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Ia menilai Pansus LKPJ memiliki peran strategis dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan untuk tahun berikutnya.

“Hasil pembahasan ini akan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah agar kinerjanya semakin efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)