Kabupaten Poso Terima DBH Triwulan I 2026 Sebesar Rp15 Miliar

Ringkasan Berita:

• Bupati Poso, Verna GM Inkiriwang, menghadiri Musrenbang RKPD Provinsi Sulteng 2027 di Grand Sya Hotel, Palu, Senin (27/4/2026), yang dibuka Gubernur Anwar Hafid. 
• Kegiatan dihadiri kepala daerah se-Sulteng, Forkopimda, dan perwakilan kementerian, serta ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan sebagai dasar penyusunan RKPD. 
• Pemerintah provinsi menyerahkan alokasi anggaran program “9 Berani” senilai Rp840 miliar dan DBH triwulan I 2026, dengan Poso menerima Rp15 miliar.

TRIBUNPALU.COM - Bupati Poso, Verna GM Inkiriwang menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 yang digelar di Grand Sya Hotel, Senin (27/4/2026).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan panitia, serta rangkaian sambutan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ketua DPRD, Perwakilan Menteri Dalam Negeri RI, Perwakilan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Perwakilan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, serta Wakil Menteri Kesehatan RI, sebelum dilanjutkan dengan sesi diskusi strategis.

Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang sebagai dasar penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menyerahkan alokasi anggaran program “9 Berani” kepada kabupaten/kota dengan total nilai mencapai Rp840 miliar.

Baca Juga: Warga Tanam Pohon di Jalan Rusak, Pemkab Sigi Pastikan Perbaikan Poros Palu–Kulawi Berjalan

Selain itu, diserahkan pula Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan pertama bulan April 2026 kepada seluruh daerah, di mana Kabupaten Poso menerima alokasi sebesar Rp15 miliar untuk menunjang belanja daerah tahun berjalan.

Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan dari tingkat desa hingga provinsi.

“Kalau tidak disatukan, masing-masing berjalan sendiri. Di sinilah kita pastikan arah pembangunan jelas dan terintegrasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti isu-isu strategis seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan yang memerlukan kolaborasi lintas sektor agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.

“Program harus menyentuh akar persoalan. Kita butuh sinergi kuat dan evaluasi berkelanjutan agar hasilnya nyata,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Poso siap mendukung penuh program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya dalam penanganan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Baca juga: Matindas Janusanti Rumambi Apresiasi Paskah Nasional V, Tekankan Kerukunan dan Kepedulian Sosial

“Musrenbang ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kami di Kabupaten Poso berkomitmen untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Bupati.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah. (*)