TAG
Dana Bagi Hasil (DBH)
-
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Rabu, 10 September 2025
-
Komisi III DPRD Sulteng telah melakukan kunjungan kebeberapa daerah yang memiliki perusahaan tambang sekitar tiga minggu yang lalu.
Jumat, 5 September 2025
-
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai, Damri Dajanun, mengatakan, APBN ditetapkan terlebih dahulu.
Senin, 25 Agustus 2025
-
Safri khawatir pemotongan DBH tersebut berdampak buruk pada kondisi masyarakat dan pembangunan daerah.
Jumat, 22 Agustus 2025
-
Rombongan yang dipimpin sejumlah anggota Banggar DPRD Palu itu diterima langsung oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin M Said.
Kamis, 21 Agustus 2025
-
DPRD Kota Palu menegaskan pentingnya kepastian hukum dan realisasi dana tersebut, mengingat keberadaan PT CPM di wilayah Kota Palu.
Kamis, 21 Agustus 2025
-
Rico mengungkapkan, PT CPM telah melakukan pembayaran sebesar Rp225 miliar ke pemerintah pusat.
Rabu, 16 Juli 2025
-
Dukungan kini datang dari kalangan ekonom Indonesia, Gede Sandra yang menilai langkah tersebut sudah tepat dan perlu dikawal hingga tuntas.
Kamis, 3 Juli 2025
-
Andhika Mayrizal Amir menilai bahwa langkah Bupati Donggala, Vera Elena Laruni sudah sesuai jalur hukum dan seharusnya didukung oleh semua.
Rabu, 2 Juli 2025
-
Di tengah euforia produksi migas yang melonjak, satu wilayah pesisir yang justru paling dekat dengan pusat eksplorasi justru tak pernah dihitung.
Selasa, 1 Juli 2025
-
Vera Elena Laruni, mengatakan bahwa selama ini Donggala terdampak langsung, namun tidak pernah dimasukkan sebagai penerima DBH.
Senin, 30 Juni 2025
-
Ia menyebut, kegiatan eksplorasi dan pengeboran yang dilakukan di wilayah lepas pantai Selat Makassar memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Senin, 30 Juni 2025
-
Kabupaten Donggala tidak pernah diakui sebagai daerah penghasil atau terdampak, sehingga tidak mendapat alokasi DBH migas.
Minggu, 29 Juni 2025
-
Kabupaten Donggala yang memiliki garis pantai panjang di sisi barat Sulawesi Tengah, tepat di hadapan area operasi Blok North Ganal dan Rapak.
Minggu, 29 Juni 2025
-
Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa perjuangan untuk mendapatkan porsi DBH yang adil bukanlah hal baru baginya.
Jumat, 2 Mei 2025
-
Gubernur Sulteng Anwar Hafid, menerima telepon tak terduga dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Rachmat Pambudy.
Jumat, 2 Mei 2025
-
Menurutnya, usulan tersebut penting untuk segera dilakukan agar mempertegas kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Rabu, 30 April 2025
-
Ia menyoroti bahwa aktivitas tambang yang masif telah merusak lingkungan dan sosial masyarakat, namun tidak dibarengi dengan kontribusi fiskal.
Rabu, 30 April 2025
-
Jumlahnya diperkirakan mencapai Rp300 miliar, yang merupakan hak penuh pemerintah provinsi.
Jumat, 7 Maret 2025
-
Praktisi Migas ini menyatakan, industri Migas menggunakan teknologi canggih dan risiko yang tinggi.
Senin, 13 Desember 2021
