Wakil Bupati Poso Buka Sosialisasi Akuntabilitas Dana BOSP 2026

Ringkasan Berita:

• Wakil Bupati Poso, H. Soeharto Kandar, membuka Sosialisasi Akuntabilitas Dana BOSP dan Sensus Ekonomi 2026 di Aula Bappeda Kabupaten Poso. 
• Sosialisasi ini bertujuan agar kepala sekolah, bendahara, dan pengawas memahami tata kelola BOSP yang tertib, transparan, dan akuntabel, serta menekankan integritas dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan dana pendidikan.

TRIBUNPALU.COM - Wakil Bupati Poso, H Soeharto Kandar, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Bappeda Kabupaten Poso.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Poso, Yos A Tarigan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Poso, Purwaningsih, Kaban Bapelithbangda Kabupaten Poso, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, serta seluruh peserta sosialisasi yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara sekolah, pengawas sekolah, dan unsur terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Poso membacakan sambutan tertulis Bupati Poso, Verna GM Inkiriwang yang menegaskan bahwa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan instrumen penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Baca juga: MTQ XXXI Sulteng Digelar 7–13 Juni di Sigi, Panitia Siapkan LO dan Penjemputan Kafilah

“Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP merupakan instrumen penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan dana BOSP harus dilakukan secara tertib, transparan, efektif, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Wakil Bupati saat membacakan sambutan Bupati Poso.

Lebih lanjut disampaikan, melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh kepala sekolah, bendahara, maupun pengawas sekolah dapat semakin memahami tata kelola administrasi dan pertanggungjawaban dana BOSP dengan baik, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kepada seluruh peserta, saya juga mengingatkan bahwa akuntabilitas bukan hanya soal laporan keuangan, tetapi juga menyangkut integritas, tanggung jawab moral, dan komitmen kita dalam memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi masyarakat,” lanjutnya.

Baca juga: Aktivis PMII Sulteng Sebut Film Pesta Babi Gambarkan Realita Sosial Papua

“Saya percaya melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan,” tutupnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Poso berharap penguatan tata kelola pendidikan dan tersedianya data ekonomi yang valid dapat menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Selain membahas pengelolaan dana BOSP, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso.

Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam menyediakan data yang akurat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta pengambilan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. (*)